Kada Harus Kendalikan TNI dan Polri
Kasus Kerusuhan Buol
Jumat, 03 September 2010 – 19:21 WIB

Kada Harus Kendalikan TNI dan Polri
JAKARTA -- Mendagri Gamawan Fauzi menilai, kerusuhan berdarah di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, disebabkan lemahnya koordinasi di internal Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) yang di dalamnya antara lain ada kepala daerah serta pimpinan TNI dan polri setempat. Jika kepala daerah sebagai ketua FKPD bisa mengkoordinasikan persoalan dengan baik, maka kerusuhan bisa dicegah. Dia cerita, saat sidang kabinet di Istana, Kamis (2/9), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertanya, apakah ada laporan dari gubernur dan bupati terkait kasus Buol itu. Karena memang tak ada laporan, Gamawan menyampaikan ke SBY bahwa tidak ada laporan yang masuk. "Makanya presiden marah. Ada kasus-kasus itu seharusnya mereka menjaga keamanan," ujar Gamawan.
Gamawan menjelaskan, dalam kapasitasnya sebagai ketua FKPD, maka kepala daerah lah yang memegang kendali koordinasi. Saat ditanya apakah dengan demikian ada kewajiban polri dan TNI patuh pada kepala daerah, Gamawan menjawab, iya.
"Harus. Di bawah koordinasi kepala daerah. Kepala daerah itu wakil pemerintah pusat di daerah," terang Gamawan di kantornya, kemarin (3/9).
Baca Juga:
JAKARTA -- Mendagri Gamawan Fauzi menilai, kerusuhan berdarah di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, disebabkan lemahnya koordinasi di internal Forum
BERITA TERKAIT
- Memang, Sulit Percaya Begitu Saja pada Danantara
- Hindari Pertamax Oplosan, Don Papank Ajak Masyarakat Beralih ke Motor Listrik
- Kasus Korupsi Perusda Tambang, Kejati Kaltim Sita Rp 2,51 Miliar dari Dirut PT RPB
- 5 Berita Terpopuler: Keren! Usulan Honorer R2/R3 Sudah Masuk, tetapi Dilaporkan karena Ada Dugaan Konflik Kepentingan
- Begitu Pensiun, PPPK Tidak Mendapatkan Apa Pun
- Marak PHK, Wamenaker: Masih Banyak Lapangan Kerja