Kada Keluhkan Calo Anggaran

JAKARTA -- Para bupati/walikota baru hasil pemilukada 2010 mengeluhkan masih maraknya lobi-lobi pejabat daerah ke pusat untuk mendapatkan dana alokasi umum (DAU), alokasi khusus (DAK), maupun dana perimbangan lainnya.

Mestinya, kalau memang sudah menjadi hak daerah, lanjut mantan anggota DPR dri Fraksi Partai Golkar itu, tidak diperlukan lagi lobi-lobi gelap. "Kalau ini memang hak daerah, kenapa tidak dibuka saja (transparan, red)?" kata Walikota Sibolga, Syarfie Hutauruk, yang mengaku bicara atas nama rekan-rekannya yang lain yang ikut orientasi sejak 17 Oktober 2010 di gedung Badan Diklat Kemdagri, Jakarta. Acara resmi ditutup Mendagri Gamawan Fauzi kemarin (4/11).

Terkait dengan lobi-lobi untuk mendapatkan DAU, DAK, atau dana perimbangan, Gamawan menjelaskan bahwa indikator besaran dana-dana tersebut sudah jelas, dan tidak perlu ada lobi-lobi. Dia berharap, seluruh kepala daerah menyepakati hal itu. Kalau sudah sepakat, kata Gamawan, calo-calo tak akan main lagi.

Acara orientasi ini digelar sejak 17 Oktober 200 hingga 6 November 2010. materinya antara lain pembelajaran di kelas, observasi lapangan, olah praja, pengembangan kepribadian, dan kepemimpinan bagi para istri bupati/walikota. Sejumlah pembicara dari beberapa instansi di pusat ikut menyampaikan materi orientasi, salah satunya Plt Ketua KPK Haryono Umar. (sam/jpnn)