Kada Mengaku Sulit Koordinasi dengan Kepolisian

JAKARTA--Puluhan bupati/walikota meminta kepolisian masuk dalam unsur pemerintahan dalam negeri. Dengan kata lain, berada dalam naungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Jika berada dalam nauangan kemendagri, secara otomatis struktur kepolisian di daerah akan menjadi bagian dari pemerintah daerah (pemda).

Permintaan sejumlah bupati/walikota itu didasari alasan, mereka mengaku kesulitan dalam menangani masalah keamanan karena antara kepolisian dan pemda sulit terjalin koordinasi yang baik. Akibatnya, kepala daerah sering mengalami kendala dalam menciptakan kamtibmas.

"Di daerah kepolisian tidak punya struktur. Kalau kapolseknya reformis, programnya bisa beriringan dengan kada. Tapi kalau tidak, malah jadi bertentangan. Apalagi kepolisian lebih bekerja sama dengan LSM," keluh Bupati Sumbawa Barat Mala Rahman kepada Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (wamenpan-RB) Eko Prasojo, Minggu (18/12).

Keluhan serupa diungkapkan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini . Katanya, kada tidak punya alat yang kuat untuk menegakkan kamtibmas. Sebab, kepolisian tidak berada dalam struktur organisasi pemda. "Kita sering kesulitan melakukan penertiban karena program pemda kadang tidak sejalan dengan kepolisian," ujarnya.