Kada Merasa Raja Kecil, Upeti Marak

Koordinasi bimbingan dan pengawasan dari pemerintah ditingkat pusat ke provinsi dan  pemerintah provinsi ke kabupaten/kota. Pengawasan harus efektif dilakukan berjenjang.

“Kalau memang ada upeti-upeti seperti itu maka BPK, BPKP harus melakukan audit. KPK maupun lembaga penegak hukum lainnya harus bisa mengivestigasi hal itu. Tapi kan sekarang kendalanya itu KPK tidak sampai ke daerah yang lainnya juga. Sementara Bawasda sama sekali tidak efektif,” imbuhnya. (boy/jpnn)