Kada Paling Suka Ingkari Putusan PTUN

Dalam Grand Design Reformasi Birokrasi yang telah diekstraksi ke dalam sembilan program percepatan reformasi birokrasi, pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani.  Yang dimaksud dengan bersih adalah bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta bersih dari politisasi.

Kebijakan tersebut juga dituangkan ke dalam RUU Aparatur Sipil Negara (ASN), yang akan memposisikan pejabat karir tertinggi di daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian (PPK). “Hal ini sebagai salah satu langkah untuk menghindari politisasi birokrasi,” pungkasnya. (Esy/jpnn)