Kada Sering di Jakarta Bukti Pusat Sentralistik
Minggu, 02 November 2008 – 15:49 WIB

Kada Sering di Jakarta Bukti Pusat Sentralistik
JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menilai kebiasaan para kepala daerah yang lebih sering berada di Jakarta sebenarnya menjadi bukti bahwa pemerintah saat ini masih sentralistik. Sutiyoso beralasan, amanah konstitusi bahwa penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilakukan melalui desentralisasi ternyata tidak dilaksanakan sepenuhnya. "Investasi ditarik ke atas (pusat). Kepala daerah jadi tak bergairah karena semua ditarikin.Jadinya, kepala daerah lebih sering ada di Jakarta. Alasannya operasi usus buntu, padahal mau sowan (menemui) menteri," tudingnya.
Menurut capres yang populer dengan nama Bang Yos itu, keberadaan 30 UU sektoral membuat para kepala daerah tidak dapat berbuat banyak dalam melakukan pembangunan di daerahnya masing-masing. "UUD itu megamanatkan disentralisasi. Tetapi kenyatannya, saya alami lima kali pemerintahan yang berbeda, tetapi ada satu yang kembar, yaitu sentralistiknya. Semua maunya ditarik ke pusat," ulas Sutiyoso dalam diskusi di Bang Yos Center, Jakarta, Minggu (2/11).
Baca Juga:
Lebih lanjut mantan Pangdam Jakarta Raya itu menambahkan, pemerintah pusat sering tidak memahami permasalahan daerah. Bahkan untuk ijin investasi pertambangan saja tak jarang harus melalui pemerintah pusat yang harus melewati empat hingga lima meja menteri.
Baca Juga:
JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menilai kebiasaan para kepala daerah yang lebih sering berada di Jakarta sebenarnya menjadi bukti
BERITA TERKAIT
- KPK Periksa Anggota DPRD hingga Kepala Sekolah di Bengkulu
- Penahanan Hasto Bukti KPK Tak Pandang Bulu
- Pelita Air Bersinergi dengan BIH Tingkatkan Layanan Kesehatan dan Pariwisata Medis
- Laksda TNI Edwin Bicara Soal Peran Strategi TNI AL Menjaga Potensi Maritim Menuju Swasembada Pangan
- Buntut Polemik Lagu Bayar Bayar Bayar, Sukatani Dapat Tawaran jadi Duta Polri
- Mediator dari DPC Peradi Jakbar Diharapkan Bisa Mendamaikan Perkara Perdata