Kada Terkena OTT Marak, Mendagri Kebanjiran Pesan Galak
jpnn.com, JAKARTA - Maraknya kepala daerah yang yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kerepotan. Yang terakhir adalah OTT KPK yang menjaring Wali Kota Batu Eddy Rumpoko, Sabtu (16/9).
Akibat OTT itu, Tjahjo kebanjiran pesan singkat. Banyak pesan yang mendesak mantan sekretaris kenderal PDI Perjuangan itu mundur dari jabatan mendagri, karena dinilai gagal menjalankan tugas.
"Ada juga yang mengatakan harus mundur untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kasus korupsi kada disebut telah mencoreng nama presiden," ujar Tjahjo di Jakarta, Minggu (17/9).
Dari seluruh pesan yang masuk, Tjahjo mengaku menjawab satu pesan saja. Sebab, pesan itu berupa kritik yang lengkap.
"Saya bilang, kalau itu (kepala daerah terjaring OTT KPK, red) dianggap sebagai kesalahan saya, maka saya terima. Tapi urusan tertangkap tangan itu urusan pribadi, enggak ada mendagri menginstruksikan misalnya kamu harus mengambil dana sekian," ucapnya.
Tjahjo pun mengaku siap bertanggung jawab jika dinilai gagal menjalankan tugas dengan maraknya kepala daerah yang terjaring OTT KPK. Namun, soal penilaian kinerja sebagai mendagri, Tjahjo menyerahkannya ke Presiden Joko Widodo.
"Saya serahkan pada Bapak Presiden Joko Widodo, karena yang berhak mencopot saya beliau. Saya kira kalau ini diteruskan, maraknya OTT diarahkan ke saya, maka masyarakat yang digigit nyamuk di rumah masing-masing juga bisa menyalahkan pemda, karena tidak mampu membasmi nyamuk," pungkas Tjahjo.(gir/jpnn)
Mendagri Tjahjo Kumolo mengaku terima jika dituding gagal karena banyak kepala daerah ditangkap KPK. Tapi, Tjahjo menegaskan, kada terima suap karena pribadi.
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Desak Mendagri Copot Pj Bupati Lahat, Massa Aksi Sorot Dugaan Korupsi
- Komisi II Bakal Undang Mendagri-KPU Bahas Opsi Pelantikan Kepala Daerah Terpilih
- Rahmat Saleh PKS Minta Mendagri Lantik Kepala Daerah Tak Bersengketa Sesuai Jadwal
- 5 Berita Terpopuler: Sisa Honorer Masih Membeludak, Bakal Dicarikan Formasi PPPK 2024, Tanpa Tunjangan?
- 5 Berita Terpopuler: 1,7 Juta Honorer dapat NIP PPPK & Paruh Waktu, tetapi Kode R2/L yang Batal Lulus, yang Curang Susah Tidur
- Mendagri Todong 50 Kepala Daerah dengan Formasi PPPK 2024 Terendah, Hasilnya Alhamdulillah