Kadar ke-Indonesiaan Megawati Dianggap Paling Tinggi

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menjadi tokoh yang memiliki kadar ke-Indonesiaan paling tinggi dibanding tokoh lain yang digadang-gadang akan bersaing pada Pilpres 2014. Hal itu merupakan hasil penelitian Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) yang dirilis Rabu (28/8) di Galeri Cafe Cikini, Jakarta.

Direktur LPI Boni Hargens, menuturkan bahwa Megawati berhasil mengungguli Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi). "Bu Mega meraih skor 79, Pak Jokowi ada di urutan ketiga dengan skor 70," kata Boni.

Sedang di peringkat kedua, ada nama Hary Tanoesodibyo dengan skor 72, Surya Paloh di urutan keempat dengan 67 skor dan Prabowo di urutan kelima dengan skor 63. Sementara tokoh yang dinilai responden memiliki kadar ke-Indonesiaan terendah adalah Aburizal Bakrie (36). Sementara Ani Yudhoyono dan Hatta Rajasa masing-masing mendapat skor 41, sedangkan Endriartono Sutarto dan Akbar Tanjung masing-masing mendapat skor 45.

Lebih lanjut Boni menjelaskan, penelitian ini terbagi dalam beberapa subindikator yakni, soal wawasan ke-Indonesiaan, kemampuan memimpin, tidak melakukan KKN, tidak melakukan pelanggaran HAM, reliabilitas, bebas masalah, kemajemukan, menolak negara agama, rekam jejak, serta visi Ke-Indonesiaan.

Penelitian ini dilakukan pada 3 kelompok masyarakat. Yang pertama dilakukan pada para pakar tanggal 17 Agustus 2013, sedangkan yang kedua pada  masyarakat pada 24 Agustus 2013, dan yang ketiga kepada aktivis mahasiswa pada 26 Agustus 2013. Dari masing-masing kelompok itu diambil 20 responden. Selanjutnya, pandangan responden digali dalam bentuk diskusi mendalam selama proses penelitian.

Penelitian ini, kata Boni, dimaksudkan untuk menggeser wacana popularitas dalam penelitian yang berkaitan dengan Pemilu 2014 dengan wacana kualitas atau kompetensi. "LPI berharap, nasionalisme ke-Indonesiaan menjadi tema Pemilu 2014 karena persis pada aspek politik dan politikus Indonesia mengalami problem ontologis yang serius dan ini harus dirubah. Jangan hanya melulu soal pencitraan," tegasnya. (chi/jpnn)