Kader Demokrat Anggap Jokowi Disadap Hanya Pengalih Isu
jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi Hukum DPR Fraksi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsudin menilai isu penyadapan terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bukanlah hal penting. Pasalnya, banyak masalah lain di internal Pemprov DKI yang lebih penting untuk diselesaikan.
Bahkan, Didi menduga isu penyadapan sengaja dimunculkan di tengah semakin merosotnya elektabilitas Jokowi akibat persoalan banjir dan macet, serta kasus bus karatan dari Tiongkok. "Isu sadap Jokowi, isu yang janggal dan aneh.Pengalihan isu bus karatan, banjir atau?" kata Didi saat dihubungi melalui telepon seluler, Sabtu (22/2).
Menurutnya, isu bus karatan, banjir, macet, polusi udara dan bertumpuk masalah-masalah lainnya di ibu kota lebih penting untuk diperhatikan dan segera dibereskan oleh Jokowi. Selain itu, lanjut Didi, Jokowi sepertinya juga tidak serius mengusut isu sadap tersebut.
Bahkan, kata Didi, Jokowi seolah memanfaatkan isu penyadapan. “Malah terkesan menikmati polemik yang terjadi," ujar Didi.
Didi menambahkan, jika Jokowi serius mengusut sebenarnya mudah. Sebab, di rumah dinas Jokowi ada banyak CCTV.
Karenanya Didi pun menganggap kabar penyadapan terhadap Jokowi tak lebih dari sekadar pengalihan isu. "Sebab kalau terkesan sengaja tidak usut dan buka, patut dicurigai itu hanyalah pengalihan isu terhadap masalah yang membelit dia. Bahkan ada yang curiga jangan-jangan saingan-saingan di dalam sendiri yang sadap Jokowi," ungkap Didi.(boy/jpnn)
JAKARTA - Anggota Komisi Hukum DPR Fraksi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsudin menilai isu penyadapan terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Bang Edi Apresiasi Bareskrim Bongkar Parbrik Narkoba Beromzet Rp 1,5 Triliun
- BAZNAS Salurkan Bantuan Pangan dan Infrastruktur Rp 112, 1 Miliar untuk Palestina
- Penempatan Guru PPPK ke Sekolah Swasta Hampir Pasti, Mendikdasmen Abdul Mu'ti Semringah
- Bocah SD yang Terseret Arus Banjir Ditemukan Tim SAR Gabungan, Begini Kondisinya
- Uang Nasabah BPR Fianka Hilang, OJK Diminta Tidak Abai
- Begini Sikap Wakil DPR RI Ini soal Rencana PPN 12 Persen