Kader Demokrat Curiga Politisasi Unas Demi Jokowi
jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Jefrison Riwu Kore mendesak agar masuknya nama Joko Widodo alias Jokowi dalam soal ujian nasional Bahasa Indonesia diselidiki secara serius. Wakil rakyat di komisi pendidikan DPR itu menganggap masuknya nama Jokowi dalam soal unas jelas tidak patut secara etika.
Menurut Jefri, unas seharusnya untuk meningkatkan mutu pendidikan bukan ajang politisasi. Karena itu, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) harus membongkar motif di balik munculnya nama Jokowi dalam soal unas Bahasan Indonesia.
"Pendidikan anak kita jangan dimasuki isu politik. Saya tahu itu masalah teknis, kan harus ada investigasi dulu. Apa ini pendukung Pak Jokowi, atau memang mereka punya niat lain. Kami juga akan mempertanyakan," kata Jefrison kepada wartawan, Selasa (15/4).
Dia juga berharap ada sanksi bagi para pembuat naskah soal unas yang mencantumkan nama Jokowi, serta menggali latar belakangnya. Yang tidak kalah penting, kata Jefrison, ke depan harus ada kontrol dari pemerintah terhadap penyelenggaraan unas yang juga melibatkan perguruan tinggi (PT).
"Ini satu kelemahan pemerintah dalam kontrol terhadap soal ujian. Jangan ada niat orang tertentu untuk mempolitisir anak-anak. Tidak boleh (unas) ditunggangi kampanye terselebung dari pihak tertentu dan ini tanggung jawab pemerintah," tandas Jefrison.(fat/jpnn)
JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Jefrison Riwu Kore mendesak agar masuknya nama Joko Widodo alias Jokowi dalam soal
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Menhut Raja Juli Antoni Gandeng PGI, Kolaborasi Kelola dan Jaga Hutan Indonesia
- Penebangan Pohon di Menteng Diduga Tanpa Izin Dinas Pertamanan
- Tanoto Foundation & Bappenas Berkolaborasi Meningkatkan Kompetensi Pegawai Pemda
- Bea Cukai & Polda Sumut Temukan 30 Kg Sabu-sabu di Sampan Nelayan, Begini Kronologinya
- Mantan Menkominfo Budi Arie Adukan Tempo ke Dewan Pers