Kader Demokrat Desak SBY Bertindak

Menurut dia, proses pengungkapan kasus suap Sesmenpora sepenuhnya domain KPK. Dalam konteks itu, tidak boleh ada intervensi dari siapapun. "Jangan semua berpendapat. Biarkan hukum yang membuktikan," ujar mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang kini menjabat Wakil Ketua Komisi II DPR itu.

Meski begitu, proses penegakan kode etik di internal Partai Demokrat harus terus berjalan. "Kode etik ada bagiannya. Jangan kita terpengaruh secara emosional. Ada suara ini, suara itu," tegas Taufiq.

Secara terpisah, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok menilai, apa yang berkembang dan dialamatkan kepada Nazaruddin saat ini masih berupa spekulasi. Baik Dewan Kehormatan maupun Tim Investigasi Fraksi Partai Demokrat saat ini belum mendapatkan fakta hukum yang mengikat kepada Nazaruddin. "Saat ini yang ada baru opini-opini, bukan fakta hukum," kata Mubarok.

Perbedaan pandangan yang terjadi di internal Demokrat, kata Mubarok, bukan merupakan bibit munculnya faksi-faksi perpecahan. Pernyataan jika Nazaruddin lebih baik mundur daripada muncul polemik, juga wajar. Karena mekanisme DK di Demokrat memang memiliki opsi mundur atau dijatuhi sanksi bila bersalah. "Kalau perpecahan, saya pikir kompetisi sudah berakhir. Semua kini terakomodasi," tandasnya.