Kader Demokrat Minta Calon Ketum Jauhi Kampanye Kotor
Rabu, 05 Mei 2010 – 18:12 WIB
JAKARTA - Dua minggu menjelang digelarnya Kongres II Partai Demokrat (PD) yang direncanakan pada 21 Mei mendatang di Kota Bandung, Jawa Barat, 17 Dewan Pengurus Cabang (DPC) dan satu (1) Dewan Pengurus Daerah (DPD) PD melakukan himbauan moral. Mereka meminta agar para pendukung calon ketua umum yang telah menyatakan diri ikut bertarung memperebutkan posisi ketua umum, untuk tidak melakukan kampanye kotor.
"Sangat disesalkan, menjelang berlangsungnya Kongres Partai Demokrat, dinamika yang berkembang dinodai dengan berbagai pernyataan di media massa yang sudah menjurus ke arah black campaign," kata juru bicara 18 pengurus DPD dan DPC PD, Abd Razak BM Radjak SH yang juga Ketua DPD PD Kabupaten Buol, di Jakarta, Rabu (5/5).
Baca Juga:
Kampanye kotor yang saat ini telah mulai terjadi, lanjutnya, sama sekali tidak pernah diajarkan oleh The Founding Father PD yang saat ini jadi Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "SBY adalah figur yang telah mengajarkan kader Demokrat untuk berpolitik bersih, cerdas, santun dan bermartabat," katanya lagi.
DPD dan DPC, menurut Abd Razak, menghendaki agar kongres berjalan dengan baik, transparan, jauh dari tekanan dan intimidasi, serta terbebas dari politik uang apalagi ancaman. "Apabila salah satu dari hal tersebut di atas terjadi, itu artinya telah mencoreng cita-cita luhur SBY sebagai tokoh Demokrat," kata Abd Razak pula.
JAKARTA - Dua minggu menjelang digelarnya Kongres II Partai Demokrat (PD) yang direncanakan pada 21 Mei mendatang di Kota Bandung, Jawa Barat, 17
BERITA TERKAIT
- MK Hapus Presidential Treshold, Ketua DPD Hanura Sultra: Konstitusi Kembali ke Tangan Rakyat
- Ambang Batas PT Dihapus, Pengamat Menyoroti Beban Anggaran & Kerja Penyelenggara Pemilu
- Merespons Putusan MK Tentang PT Nol Persen, Sultan Wacanakan Capres Independen
- Pemerintah Perlu Berhati-hati soal Penghapusan Utang UMKM
- Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Angin Segar Bagi Rakyat
- Komisi IV DPR Mendukung Langkah Pemerintah Pangkas Alur Distribusi Pupuk Bersubsidi ke Petani