Kader Golkar di DPR Tunggu Putusan Final

jpnn.com - JAKARTA - Kader Fraksi Golkar di DPR, Satya Widya Yudha belum mau menyikapi soal kepengurusan DPP Golkar apakah pimpinan Aburizal Bakrie (Ical) atau Agung Laksono. Saat ini, dia mengaku hanya menunggu keputusan hukum yang final.
Begitu juga ketika ditanya apakah namanya masuk dalam struktur pengurus DPP Golkar pimpinan Agung Laksono, yang sudah didaftarkan ke kementerian hukum dan hak asasi manusia (Kemenkumham) atau tidak, ia belum mau menyikapinya.
"Apabila hukum itu final, otomatis sebagai anggota fraksi pasti akan menginduk kepada yang telah diputuskan dari hasil final itu. Jadi mau dimasukkan atau tidak silakan saja, toh itu masih dalam keluarga besar Golkar," kata Satya di gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/3).
Menurutnya, saat ini keputusan soal DPP Golkar masih berproses di Kemenkumham. Selain itu, kalaupun Menkumham mengeluarkan SK, masih harus dilihat apakah ada upaya hukum yang lebih tinggi seperti ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), karena peluang itu terbuka secara hukum.
"Yang jelas penyikapan resminya itu diberikan setelah inkrah. Sampai saat ini kan masih berproses, Kemenkumham juga belum memutuskan dengan keluarkan SK. Dan pertanyaan selanjutnya, kelompok ARB mem-PTUN kan atau tidak, kalau itu di PTUN-kan maka artinya itu masih bergulir," jelasnya.(fat/jpnn)
JAKARTA - Kader Fraksi Golkar di DPR, Satya Widya Yudha belum mau menyikapi soal kepengurusan DPP Golkar apakah pimpinan Aburizal Bakrie (Ical) atau
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- BRCC Indonesia Melaksanakan Ujian Masuk Universitas Tiongkok
- Kejari Muba Menggeledah Dua Kantor Milik Alim Ali, Ada Apa?
- Bakar Semangat Kepala Daerah, Gubernur Lemhannas Ajak Manfaatkan Kebijakan Inovatif
- Pelayanan Celltech Stem Cell Hadir di RS Pusat Pertahanan Negara
- Setelah 7 Bulan Menderita, Maesaroh Kembali ke Indonesia dengan Bantuan Sarifah Ainun
- Jakarta Kena Efisiensi Rp 38 Miliar, Rano Karno: Enggak Besar