Kader Golkar: Lebih Baik Dipecat daripada Khianati JK di Pilpres

jpnn.com - MAKASSAR - Rencana DPP Partai Golkar yang akan memecat sejumlah kader yang dianggap mendukung Jokowi-JK di Sulsel dan Sulbar, mendapat perlawanan. Beberapa kader Golkar menganggap pemecatan itu sudah menyimpang dari aturan yang ada.

Anggota Dewan Pembina DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan, Anton Obey, menilai sikap DPP Golkar yang memecat sejumlah kader itu sudah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Dia mencontohkan pemecatan Anwar Adnan Saleh sebagai ketua DPD Golkar Sulbar, beberapa waktu lalu. Golkar, kata dia, tidak mengindahkan hasil Musyawarah daerah (Musda) di Sulbar.

"Harus diingat bahwa Anwar Adnan Saleh, dipilih Musda, oleh karena itu proses pencopotannya harus sesuai mekanisme AD/ART. Saya di Sulsel merasa terusik dengan sikap DPP selama pilpres ini," kata Anton.

Anton yang ditemui di ruang kerjanya menilai syarat untuk memecat seorang ketua DPD adalah jika yang bersangkutan melakukan pelanggaran hukum. Syarat lainnya, adalah yang bersangkutan juga sedang berhalangan tetap atau ada mosi tidak percaya dari kader-kader Golkar di level yang sama.

"Itupun harus melalui proses klarifikasi. Bukan seperti ini, asal main pecat saja," kata dia.

Dia menambahkan, keberadaan Anwar yang juga Gubernur Sulbar saat kunjungan Calon Wakil Presiden Jusuf Kalla di Sulbar bukanlah mengatasnamakan Partai Golkar. Saat itu, kata dia, Anwar sama sekali tidak menggunakan atribut partai. Anwar berkewajiban menyertai tokoh-tokoh nasional yang datang ke daerahnya.

"Dia punya kewajiban menyertai kontestan pilpres. Dia kan tuan rumah," kata dia.

Anton mengakui, ada hal yang mulai hilang pada proses politik di Golkar. Menurut dia, proses politik di Golkar mulai
terlihat seperti saling menyakiti.Sesama kader partai saling menjatuhkan dan menebar kebencian.