Kader Golkar Papua Bangga Jika Punya Ketum Pimpin Lembaga Negara

jpnn.com - JAKARTA - Posisi Ade Komarudin di bursa calon ketua umum mulai dibidik dengan isu rangkap jabatan. Padahal, politikus Golkar yang kini menjadi ketua DPR itu belum mendeklarasikan diri sebagai calon ketua umum yang akan bersaing pada musyawarah nasional (munas) awal April mendatang.
Namun, suara kader Golkar di daerah yang menjagokan Ade Komarudin untuk menjadi ketua umum juga semakin santer terdengar. Kali ini, Ketua DPD Golkar Kabupaten Biak Numfor, Nehemia Wospakrik mendorong Akom tetap maju sebagai calon ketua umum.
Nehemiah mengatakan, persoalan rangkap jabatan ketua umum dengan posisi sebagau pemimpin lembaga negara sebenarnya bukan hal tabu bagi Golkar. Selain pernah ada preseden di Golkar, rangkap jabatan antara ketua umum dengan ketua DPR justru hal membanggakan.
“Bapak Ade Komarudin tidak perlu mundur sebagai ketua DPR RI apabila terpilih sebagai ketua umum Partai Golkar 2016-2021. Bagi kami kader Partai Golkar di Papua, jabatan tersebut memberikan dan menjadi kebanggaan,” ujar Nehemiah melalui layanan pesan singkat, Senin (29/2).
Nehemiah yang pada Minggu (28/2) menegaskan, justru ada manfaat lebih besar bagi negara dan Golkar jika ketua umumnya merangkap sebagai ketua DPR. “Sehingga kami menolak adanya ide kalau terpilih sebagai ketua umum harus mundur sebagai ketua DPR RI,” tutur Nehemiah yang pada Minggu (28/2) malam bertemu dengan Akom di Jakarta.
Selain itu, Nehemiah juga punya pertimbangan lain tentang Akom. Yakni terkait calon ketua umum harus memenuhi syarat prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela (PDLT).
“Pak Ade sangat memenuhi syarat. Perjalanan karirnya sebagai kader Partai Golkar sudah lengkap dan sudah selayaknya menjadi ketua umum,” ucapnya.(ara/JPNN)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Banyak Gugatan Hasil Pilkada 2024, Legislator PDIP Kritik Kerja KPU
- Dana Otsus Kena Pemotongan, Senator Filep Wamafma Sampaikan 4 Poin Pandangannya
- Ketua KPU Ungkap Kebutuhan Anggaran RP 486 Miliar Buat PSU Pilkada
- Rahmat Saleh Ingatkan Pemerintah Soal Anggaran Pengamanan PSU
- Deddy Sitorus PDIP Mengajak Mengundurkan Diri secara Massal, Waduh
- Bupati Tasikmalaya Terpilih Ade Didiskualifikasi MK, KPU Jabar Beralasan Begini