Kader Golkar Papua Mengaku Dapat Tekanan Karena Suarakan Munaslub
Padahal, kata Max hasil Musyawarah Nasional (Munas) 2019 dan Rapat pimpinan nasional (Rapimnas) 2021 memberikan mandat kepada Airlangga untuk maju sebagai capres di Pilpres 2024.
Namun, elektabilitas Airlangga kalah bersaing dengan tokoh lain dan tidak mampu berbuat apa-apa.
“Kesepakatan tersebut tidak mampu dilakukan oleh Airlangga Hartarto hingga perlu dilakukan munaslub untuk menggantikan ketua umum sekaligus menyelamatkan partai di Pemilu 2024 nanti," ucapnya.
Oleh karena itu, Max mengajak para pengurus Partai Golkar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dari tingkat Provinsi dan juga Kabupaten yang memiliki hak suara mendorong diadakannya munaslub.
Langkah itu, menurut Max harus segera diambil dan dilakukan bersama-sama demi menyelamatkan dan membesarkan partai yang identik dengan warna kuning tersebut.
“Jadi, hari ini saya mengajak seluruh teman-teman dari daerah yang ada di DPD 1 dan DPD 2 Golkar di seluruh Indonesia untuk berpikir ke depan, bagaimana caranya membesarkan dan memenangkan Partai Golkar di daerah masing-masing pada Pemilu 2024,” ujarnya.
Max memiliki keyakinan hampir 100 persen DPD seluruh Indonesia menginginkan digelarnya munaslub.
Namun, Max menjelaskan upaya menyelamatkan partai dengan jalan munaslub mendapatkan tekanan. Salah satunya berupa ancaman akan dicoret dari Daftar Calon Sementara (DCS) hingga hilang di Daftar Calon Tetap (DCT) di Pemilu 2024.
Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Partai Golkar Papua Max Richard Krey mengaku mendapat tekanan dari pengurus DPP Golkar setelah menyuarakan Munaslub.
- Prabowo Usul Pilkada Lewat DPRD Saja, Doli Kurnia Golkar Membela
- Jokowi Dipecat PDIP, Golkar Siap Menampung
- Golkar Selalu Terbuka, Bahlil Tunggu Respons Jokowi
- Bang Zul Sebut Rakyat Mendapat Manfaat Jika Pilkada Dipilih Langsung
- Rommy Minta Pengurus Partai Tobat, Wasekjen PPP Bereaksi Begini
- Agung Laksono Berikan Bantuan kepada Korban Kebakaran di Kemayoran