Kader Golkar Pendorong Munaslub Harus Disanksi

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pakar Golkar Mahyudin menyatakan, ‎perlu ada sanksi bagi kader partainya yang menyuarakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

Pernyataan Mahyudin itu mengarah kepada Ketua Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia dan kawan-kawannya yang mendorong penyelenggaraan munaslub setelah mencuatnya kasus korusi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang menyeret Setya Novanto.

"Ada tindakan pecah belah partai, harusnya DPP tegas, harus berikan sanksi," kata Mahyudin saat menghadiri ‎syukuran acara ulang tahun ke-68 Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono di Jalan Cipinang Cempedak II, Jakarta Timur, Minggu (26/3). 

Menurut Mahyudin, sanksi yang diberikan bisa berupa teguran hingga pemberhentian. ‎"Jangan dibiarkan. Saya sih lebih setuju itu diberi sanksi," ucapnya. 

Mahyudin pun menyerahkan sepenuhnya kepada DPP Golkar untuk menjatuhkan sanksi yang tepat bagi Doli dan kawan-kawan. "Saya kira itu DPP yang memutuskan apa yang lebih tepat," ‎ucap Mahyudin.

Seperti diketahui, kasus e-KTP telah menyeret nama Setya Novanto. Ketua umum Partai Golkar itu bahkan disebut bersama-sama dua terdakwa e-KTP, Irman dan Sugiharto mengatur patgulipat proyek dengan anggaran Rp 5,9 triliun tersebut.(gil/jpnn)