Kader Kelurahan Siaga Keluhkan Jaminan

Kejadian tersebut membuat Arifin selalu berharap, pemkot mampu memfasilitasi Kelurahan Siaga, agar tidak ada yang merasa ditipu janji-janji penjabat. “Name Tag saya rasa tidak sulit, tinggal kemauan pemerintah kota saja,” tuturnya.

Iapun menganggap pemerintah kota sebenarnya mampu bertindak tegas terhadap RS yang menghilangkan sebagian besar nuraninya. “ Seharusnya Pemerintah Kota bisa menegur, bagaimanapun  tanggungan biaya para pasien SKTM dan Jamkesda yang dirawat di RS tersebut akan dibayar pemkot melalui APBD, terkecuali memang Pemkot Bogor banyak hutang alias tidak dibayar,” terang Arifin.

Apalagi, lanjut dia, terkesan pemkot tidak ditakuti pihak rumah sakit. Ditambah RS menyepelekan keberadaan kader Kelurahan Siaga saat mendampingi pasien. “Beberapa kali melakukan pelayanan, banyak juga RS yang menganggap kami calo,” ujar Arifin.

Sementara itu, Humas RS Marzoeki Mahdi (RSMM) Farid Patutie mengatakan bahwa RS Marzoeki Mahdi punya aturan yang mengharuskan rumah sakit membatasi ruangan untuk penyakit umum. “ Kami punya aturan yang tidak boleh dilanggar, RS tidak boleh menyediakan lebih dari 15 persen kamar untuk penyakit umum, keterbatasan ruangan umum karena memang RS ini merupakan RS yang dikhususkan untuk  pasien jiwa,” tutur Humas RSMM dr Farid Patutie.  Farid menambahkan, RSMM  punya tempat tidur 480 untuk orang-orang gila. “Sehingga untuk penyakit jiwa tidak akan ada kata penuh,” tambahnya.