Kader Muda Sebut Susunan Pengurus Golkar Melanggar AD/ART
jpnn.com, JAKARTA - Kader muda Partai Golkar JS Simtupang menilai, kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang baru melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
Kepengurusan juga melanggar rekomendasi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2017.
"Harus dirombak lagi, kembalikan ke AD/ART. Jangan sesuka hati. Ini bukan partai milik pribadi yang buat sesuka hati," ujar JS di Jakarta, Selasa (23/1).
Menurut JS, rekomendasi Munaslub 2017 menyebutkan, Ketua Umum Airlangga Hartarto diberi kewenangan melakukan revitalisasi kepengurusan.
Namun yang terjadi, Airlangga justru melakukan restrukturisasi dengan merombak total hasil kepengurusan Munaslub 2016.
"Namanya revitalisasi itu mengganti yang malas datang rapat, tidak produktif untuk partai dan tersangkut kasus hukum. Tapi faktanya, ini malah rombak total. Nama yang tidak jelas latar belakang pun dimasukan jadi pengurus," ucapnya.
Ketua DPP MKGR ini mengingatkan, Munslub 2017 tidak mengubah AD/ART partai. Artinya, AD/ART yang berlaku tetap mengacu ke hasil Munsalub 2016.
Dalam AD/RT hasil Munaslub 2016, Pasal 6 Ayat 1 mengatur susunan DPP terdiri atas ketua harian. Namun, dalam kepengurusan yang dibentuk Airlangga, jabatan itu dihilangkan.
Baru dibentuk, susunan pengurus Golkar di bawah pimpinan Airlangga Hartarto sudah disoal kader
- Penyaluran Jauh Lampui Target, Akses KUR Diperluas Hingga 2 Juta Debitur Baru
- Paket Insentif Ekonomi dari Pemerintah Jadi Angin Segar bagi Industri Otomotif
- Berdampak Positif, Pemerintah Bakal Perpanjang Insentif PPN DTP bagi Sektor Properti
- PPN Jadi 12 Persen, Pakar: Paket Stimulus Ekonomi Akan Meringankan Beban Masyarakat
- Airlangga Dorong Koperasi Terus Tumbuh dan Beregenerasi
- Berlaku 1 Januari 2025, Pemerintah Pastikan PPN 12% Sasar Kelompok Barang dan Jasa Mewah