Kader PDIP Mau Jadi Menteri Harus Lewati Prerogatif Megawati dan Jokowi
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah meyakini akan ada kader-kader partainya yang duduk di kabinet pemerintahan Joko Widodo - KH Ma’ruf Amin. Namun, soal nama kader PDIP yang bakal diusulkan sebagai calon menteri akan tergantung pada keputusan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum partai pemenang Pemilu 2019 itu.
“Jadi, barang siapa kader PDIP yang akan diusulkan kepada presiden sebagai menteri, itu muncul dari kewenangan Ibu Megawati. Kemudian, menjadi menteri itu hak prerogatif presiden,” kata Basarah di gedung parlemen, Jakarta, Kamis (18/7).
BACA JUGA: Adian Napitupulu jadi Trending Topic, Mengalahkan Pocong
Karena itu Basarah menegaskan, khusus kader PDI Perjuangan yang akan menjadi menteri harus melalui dua tokoh pemegang hak prerogatif. Yang pertama harus melalui hak prerogatif Megawati untuk mengusulkan nama kader PDIP sebagai calon menteri kepada Presiden Jokowi.
Adapun yang kedua adalah melalui hak prerogatif Presiden Jokowi yang punya kewenangan membentuk kabinet. “Karena itu, Ibu Megawati belum menggunakan prerogatifnya, maka dapat dikatakan hingga kini belum ada (usulan) nama calon menteri dari PDIP kepada Presiden Jokowi,” paparnya.
BACA JUGA: Tidak Usah Meminta, PDIP Pasti Dapat Kursi Menteri dari Jokowi
Basarah menambahkan, Megawati masih memberikan kesempatan kepada Jokowi untuk menyelesaikan hal-hal fundamental demi kepentingan bangsa yang lebih besar. Menurutnya, Jokowi bersama KH Ma’ruf Amin saat ini sedang berkonsentrasi melakukan konsolidasi kebangsaan akibat segregasi dan polarisasi di tengah masyarakat karena Pilpres 2019.
“Saya kira itu yang sedang menjadi agenda utama beliau. Urusan kabinet nanti akan dibicarakan pada saatnya dengan ketum parpol koalisi,” ungkap Basarah.(boy/jpnn)
Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah meyakini akan ada kader-kader partainya yang duduk di kabinet pemerintahan Joko Widodo - KH Ma’ruf Amin.
Redaktur & Reporter : Boy
- Perihal Kenaikan PPN 12 Persen, Pengamat: PDIP Harus Bertanggung Jawab
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Soal Kenaikan PPN 12 Persen, Wihadi Sebut PDIP Buang Muka
- Sebegini Nilai Terbaru Investasi di IKN, Bikin Kaget