Kader PKB Meradang, Serang Balik Omongan Politikus PAN

jpnn.com - JAKARTA - Wacana reshuffle belum mereda, bahkan semakin panas. Pernyataan kader Partai Amanat Nasional (PAN) yang menyebut dua menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) layak dicopot, menyulut reaksi keras dari kader partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu.

Wakil Ketua Fraksi PKB DPR RI H Cucun Ahmad Syamsurizal secara tegas menyatakan akan melawan jika kursinya dikurangi demi menampung PAN.

"Kalau memang mau mendapat kursi (menteri) bukan begitu caranya. Kami kecewa dan gak bakalan rela kader kami digeser oleh PAN," tegasnya kepada INDOPOS (Jawa Pos Group) di gedung DPR RI Jakarta, kemarin (13/1).

Dia pun menyindir PAN seharusnya malu dengan terus mendorong adanya reshuffle. Jika tidak ingin dikatakan sebagai penumpang gelap, maka PAN diimbau tunjukan dulu kesetiaannya dalam mendukung kebijakan pemerintah di parlemen.

"Pada saat kampanye mereka (PAN) gebukin Jokowi dengan isu SARA-nya. Saya berharap PAN sadar diri. Kalau mau masuk buktikan kinerja dan loyalitasnya di DPR bantu partai koalisi untuk mendukung pemerintah supaya manfaat program-programnya bisa cepat dirasakan oleh rakyat," cetusnya.

Atas dasar itu, Cucun meyakini Presiden Jokowi akan bijak  menghargai siapa yang berkeringat, berjuang dan berdarah darah untuk kemenangannya saat Pilpres 2014 lalu. "Jangan sampai mau jadi penumpang gelap tanpa susah payah, tetapi mau geser-geser orang," ujarnya.

Sebelumnya kader senior Muhammadiyah yang juga kader PAN Djoko Susilo menafsirkan bahwa jatah menteri dari PKB yang ada di kabinet akan berkurang. "Alasan utamanya kalau sebuah kursi menteri itu direshuffle kemungkinan besar menteri dari partai itu kurang menunjukkan kinerja yang optimal," kata Djoko saat menghadiri seminar bersama Pimpinan Daerah Muhammadiyah, di Surabaya, Sabtu (9/1).

Mantan Duta Besar Indonesia di Swiss ini mengatakan, kemungkinan besar menteri dari PKB yang akan dievaluasi oleh Presiden Jokowi antara lain, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar, dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri. "Yang mendapaatkan evaluasi, kemungkinan jatahnya akan berkurang," jelasnya.