Kader PKS Anggap KPK Tak Bersih dari Salah
Jumat, 22 Februari 2013 – 21:12 WIB
JAKARTA - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Indra menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sebersih yang selama ini didengung-dengungkan. Sebab menurutnya, berbagai tindakan yang diduga kuat melanggar undang-undang juga terjadi dengan sangat mudah di KPK. Selain mengangap KPK tidak steril dari dugaan pelanggan undang-undang, Indra juga menduga KPK tidak bersih dari intervensi kekuasaan. Contohnya, sebut anggota Komisi III DPR itu, tersebarnya fotokopi draf sprindik atas nama Anas Urbaningrum itu bermula dari lingkungan istana lalu menyebar ke berbagai kalangan.
"Bocornya fotokopi draf surat perintah penyidikkan (Sprindik) atas nama Anas Urbaningrum bukti nyata bahwa KPK sekaligus melanggar dua undang-undang yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)," kata Indra dalam diskusi "Sprindik, Apakah Penyalahgunaan Wewenang?" di press room DPR, Senayan Jakarta, Jumat (22/2).
Baca Juga:
Mengacu pada argumentasi Yusril Ihza Mahendra, lanjut Indra, fotokopi dokumen KPK itu belum masuk dalam kategori Sprindik. "Menurut Yusril itu adalah dokumen negara yang oleh KUHP dan KIP dilarang untuk sampai ke tangan masyarakat. Kecuali sudah berstatus Sprindik yang dikeluarkan secara resmi oleh setingkat pimpinan di KPK berdasarkan persetujuan lima pimpinan KPK," kata Indra.
Baca Juga:
JAKARTA - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Indra menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sebersih yang selama ini didengung-dengungkan.
BERITA TERKAIT
- Dituduh Curang Bersama KPU di Pilkada Siak, Afni: Silakan Rakyat Menilai Sendiri
- Prabowo Tak Diundang ke HUT PDIP, tetapi Bakal Diminta Hadir Pas Kongres
- Raih 3 Juta Lebih Suara, Andra Soni-Dimyati Ditetapkan jadi Gubernur & Wagub Terpilih Banten
- Gelar HUT ke-52 di Sekolah Partai, PDIP Lakukan dengan Konsep Seperti Ini
- Kongres V Bakal Tindak Lanjuti Hasil Rakernas Soal Penetapan Megawati Jadi Ketum PDIP
- Tim Hukum DIA Bakal Bongkar Dugaan 1,6 Juta Tanda Tangan Palsu di Pilgub Sulsel