Kader PKS Incar Tiket PAN untuk Jadi Pesaing Ahok
jpnn.com - JAKARTA - Bakal calon gubernur DKI Jakarta dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhamad Idrus kian gencar bergerilya menghimpun dukungan untuk meraih tiket pada pemilihan kepala daerah di ibu kota negara tahun depan. Setelah sebelumnya mendaftar ke Partai Demokrat, kini Idrus mendekat ke Partai Amanat Nasional (PAN) DKI untuk bisa menjadi pesaing Basuki T Purnama alias Ahok di Pilgub DKI 2017.
Idrus datang bersama relawan #JakartaKEREN kantor DPW PAN DKI di Cipinang Raya Indah, Jakarta Timur, Selasa (19/4). Ia diterima oleh Ketua DPW PAN DKI Jakarta Eko Patrio.
Menurut Idrus, ia menggelar kegiatan Safari Menjemput Takdir untuk mendekat ke berbagai kalangan. “Dalam kesempatan ini saya ingin memperkenalkan diri, menjalin silaturahmi dengan berbagai lapisan masyarakat DKI Jakarta dan DPW PAN,” katanya.
Politikus 38 tahun itu berharap dalam waktu dekat PAN juga membuka pendaftaran bakal calon gubernur DKI Jakarta. Sebab, ia juga berniat mengikuti proses penjaringan partai berlambang matahari terbit.
"Saya sudah ambil formulir pendaftaran di Partai Demokrat. Nah mudah-mudahan PAN juga membuka pendaftaran. Kalau silaturahmi saja saya hadir, apalagi ambil formulir pendaftaran dari PAN," tambahnya.
Sedangkan Eko Pselaku tuan rumah menyambut baik kedatangan Idrus bersama relawan #JakartaKEREN. Politikus yang juga pelawak kondang itu memuji langkah Idrus bersilaturahmi dengan DPW PAN DKI.
"Langkah Bang Idrus sudah bagus. Timnya juga keren-keren. Kami persilahkan nanti bila mau mendaftarkan diri. Saya mensupport dan mendukung yang dilakukan bang Idrus," ujar Eko.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sejalan dengan Gerindra, Gemura Dukung Kenaikan PPN 12%
- Rustini Muhaimin Membantu Korban Kebakaran Kemayoran
- Gubernur Jabar Terpilih Dedi Tak Akan Bentuk Tim Transisi Jelang Kepemimpinannya
- Said PDIP Dukung Pemberlakuan PPN 12 Persen Demi Bantu Program Kerakyatan
- Chico Anggap Upaya KPK Mentersangkakan Hasto Sudah Barang Lama, Motifnya Ingin Merebut PDIP
- Bagja Tak Setuju Bawaslu Jadi Lembaga Ad Hoc, Begini Alasannya