Kades Bakal Gelar Silatnas dengan Jokowi Saat Masa Kampanye, Bawaslu Jangan Diam

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron telah meminta KPU dan Bawaslu jangan diam terkait rencana para kepala desa melakukan silaturahmi nasional dengan Presiden Joko Widodo alias Jokowi, di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 30 Maret mendatang.
"Ini sudah kami sampaikan dalam rapat dengan KPU, Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri, kemarin. Tentu Bawaslu tidak boleh diam," ucap Herman dikonfirmasi JPNN di Kompleks Parlemen, Rabu (20/3).
Menurutnya, dalam situasi politik dan sudah masuk tahapan kampanye terbuka, semua pihak harus menjaga kondusifitas yang ada. Termasuk para kandidat supaya menjaga tata aturan kepemiluan dan terutama aturan kampanye.
BACA JUGA: Tjahjo: Silatnas Kades dengan Jokowi Bukan Acara Kemendagri
"Meski dikemas dalam sebuah acara kenegaraan, tapi juga unsur-unsur lain tidak dapat dipisahkan dari situasional yang ada," tegasnya.
Untuk itu, kata politikus Demokrat ini, pihaknya mengapresiasi jika KPU dan Bawaslu juga mengimbau kepada siapa pun, baik kubu Jokowi maupun Prabowo untuk tetap mengikuti tata peraturan kepemiluan.
"Saya tidak boleh berasumsi dengan itu (agenda terselubung). Tetapi sebaiknya kegiatan-kegiatan kenegaraan yang dilakukan secara massal, tentu bisa digeser setelah Pemilu saja,” tandasnya.(fat/jpnn)
Dalam situasi politik dan sudah masuk tahapan kampanye terbuka, semua pihak harus menjaga kondusi yang ada. Termasuk para kandidat supaya menjaga tata aturan kepemiluan dan terutama aturan kampanye.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Lemkapi Minta Pertemuan Sespimmen dengan Jokowi Tak Dipolitisasi
- Peserta Sespimmen Menghadap Jokowi, Pengamat Singgung Dugaan Keterlibatan Polisi Pada Pilpres 2024
- Muncul Usulan Copot Menteri Terafiliasi Jokowi, Legislator PDIP: Berarti Ada Masalah
- Peserta Sespimmen Menghadap ke Jokowi, Pengamat: Berisiko Ganggu Wibawa Prabowo
- Sufmi Dasco Ahmad Bicara Soal Isu Matahari Kembar, Begini Kalimatnya
- Ma'ruf Amin Nilai Isu Matahari Kembar Bukan Ancaman bagi Pemerintahan Prabowo