Kades Minta Dilibatkan di Distribusi Pupuk

JAKARTA -- Kelangkaan pupuk ternyata masih saja menjadi masalah di tingkat petani. Terutama menyangkut pola distribusinya yang cenderung dimonopoli, sehingga memungkinkan permainan harga. Akibatnya, harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan pemerintah sebesar Rp61.000 per zak tidak dipatuhi. Kenyataannya, harga di tingkat petani tetap bervariasi. Bisa dibayangkan, ada harga sampai Rp85.000 per zak. Bahkan, ada yang mencapai Rp100.000.

Persoalan itu diutarakan 70 kepala desa dari Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, saat diterima di ruang Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPR di Senayan, Senin (16/11). Mereka mendesak agar pola distribusi pupuk itu menjadi perhatian dan dilakukan perubahan pola distribusi yang lebih berpihak kepada petani. "Kalau masih begitu-begitu terus, tentu petani yang akan dirugikan. Kami minta ini menjadi perhatian," ujar Hartono, Kades Batujala, Kecamatan Bontoramba yang menjadi juru bicara dalam pertemuan tersebut.

Ia bahkan meminta, jika memungkinkan, agar kepala desa dilibatkan dalam distribusi pupuk. Alasannya, jika kepala desa, ia bisa menjamin tidak akan mengambil keuntungan. Berbeda jika dilakukan distributor yang ditunjuk produsen karena memang mencari keuntungan. "Pupuk ini kan mendapat subsidi dari pemerintah, sehingga seharusnya HET itu bisa dipatuhi. Bukan malah mencari keuntungan di luar HET," ungkapnya.

Anggota Fraksi PPP, H Ahmad Daeng Se're yang menerima aspirasi tersebut berjanji akan membicarakannya di tingkat fraksi lalu diperjuangkan melalui anggota pada komisi terkait. "Ini adalah masukan yang sangat berharga, kami akan lakukan koordinasi untuk mengatasi masalah ini,' katanya.