Kades Tuntut Kenaikan Tunjangan, Sulit Terpenuhi

Politisi dari Fraksi Golkar ini yakin jika tunjangan kades disesuaikan dengan upah minimum, mereka akan lebih dapat memberikan dampak positif dengan meningkatnya kinerja mereka.

Kadis Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalsel, Gusti Syahyar ketika dihubungi wartawan menganggap tuntutan para kades itu sah-sah saja.

Tapi menurutnya keinginan tersebut sulit untuk direalisasikan, mengingat keuangan daerah yang masih belum stabil.

Anggaran masing-masing SKPD sekarang sudah dipangkas 50 persen. Belum lagi Dana Alokasi Umum di Provinsi yang sekarang ini sudah ditarik oleh pusat dan disalurkan dalam bentuk dana desa ke kabupaten masing-masing.

“Seluruh SKPD saja dikurangi anggarannya sekitar 50 persen, apalagi ini ada usulan baru. Meski usulan itu tetap kita terima dan akan dipertimbangkan, tapi kami tidak menggaransi,” ujarnya.

Bantuan dari provinsi ke desa, terang Syahyar, bukan dalam bentuk keuangan, tapi program langsung misalnya membuka jalan, pembangunan kantor.

“Kalau penggajian itu tanggung jawab masing-masing kabupaten bukan tanggung jawab provinsi,” jelasnya. (gmp/by/ram)