Kadin Batam Sebut Transformasi FTZ ke KEK Langkah Kemunduran

jpnn.com, BATAM - Ketua Kadin Batam Jadi Rajagukguk membantah jika pihaknya menerima transformasi FTZ ke KEK yang disampaian Presiden Joko Widodo dan Menteri Kordinator Perekonomian.

Diakuinya, pada saat sosialisasi KEK 2016 lalu, dia yang secara tegas menolak transpormasi tersebut. Bahkan, dia juga yang berani menyurati Presiden Joko Widodo jika Batam tidak tepat atau kurang tepat untuk diterapkan menjadi kawasan ekonomi khusus.

"Jadi tak benar kita hanya diam dan menerima. Alasannya KEK sudah pernah diterapkan di tahun 2013, karena tidak berkembang sehingga pemerintah pusat melalui Presiden SBY mengubah jadi FTZ. Makanya, jika ini kembali diberlakukan (KEK), ini langkah kemunduran," katanya.

Jadi mengakui, KEK diperuntukan bagi pengusaha di satu kawasan yang sudah ditetapkan pemerintah. Bukan untuk masyarakat dan tidak secara langsung dengan ekonomi kerakyatan. Menurut dia jika KEK diberlakukan, fasilitas FTZ akan hilang.

"Di undang-undang sendiri sudah jelas. Gimana ceritanya tidak hilang," tuturnya.

Jadi juga membantah FTZ di Batam gagal, apalagi dengan banyaknya penyeludupan sehingga menjadi lose potensi. "Namanya penyeludupan pasti ada di negeri ini. Apalagi Batam sebagai daerah perbatasan.

Pertanyannya bukan kita menyalahi FTZ ini, tetapi bagaiman penerapan hukum dan ketegasan dari semua pihak," paparnya. Dia juga memastikan bila FTZ dipertahankan pengusaha akan mendapat keuntungan tersendiri.

"Bukan seolah-olah ada kepentingan atau kami dibayar oleh pengusaha. Saya sejak 2016 yang paling ngotot menolak hal ini," tambahnya.