Kadin dan Apindo Desak Pemerintah Tepati Janji soal BLBI

jpnn.com, JAKARTA - Dua pimpinan organisasi induk pengusaha Indonesia mengimbau pemerintah untuk menunjukkan sikap jelas dan tegas dalam menghormati perjanjian yang mengikat dan jaminan hukum yang telah diberikan demi kepentingan kepastian hukum.

Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Rosan P. Roeslani dan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menjelaskan sikap jelas dan tegas ini bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga kewajiban moral bagi pemerintah dalam memegang teguh perjanjian dan janji jaminan yang diberikan.

Rosan dan Hariyadi menilai, terlepas apakah perjanjian dan jaminan hukum tersebut dibuat dan diberikan oleh pemerintah saat ini atau pemerintahan sebelumnya, Namun hal ini sangat penting untuk pembangunan dan masa depan Indonesia.

Pernyataan soal sikap jelas dan tegas kedua pimpinan organisasi induk pengusaha Indonesia tersebut terkait dengan permasalahan penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Meski telah diselesaikan 20 tahun silam, namun proses tersebut secara serta merta diabaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"KPK mengabaikan perjanjian, janji-janji, jaminan pemerintah, serta Instruksi Presiden yang telah mensahkan penyelesaian BLBI tersebut” kata Hariyadi Sukamdani kepada wartawan, Rabu (25/6).

Hariyadi menambahkan hal tersebut dipandang sebagai langkah yang tidak adil dan telah menimbulkan ketidakpastian hukum serius. Jika ketidakadilan ini bisa terjadi pada seorang warga negara, maka hal yang samapun bisa terjadi pada kita semua.

Sementara itu, Rosan mengingatkan bahwa kepercayaan investor terhadap Indonesia akan semakin memburuk jika pemerintah terus diam saja dan tidak melakukan tindakan apapun.

Menurutnya ketidaksigapan atau pembiaran masalah tersebut oleh pemerintah akan memperburuk kepercayaan pada janji dan jaminan pemerintah lainnya, seperti Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).