Kadin Dukung Kenaikkan BBM

Hanya, kata Suryo, jika benar-benar terjadi kenaikan, maka dana penghematan yang diperkirakan dapat mencapai Rp 100 triliun itu juga harus jelas penggunaannya. “Jadi kita setuju, tetapi kita juga harus tahu digunakan untuk apa,” katanya. Dana penghematan itu dialihkan untuk pembangunan infrastruktur, pengembangan pemberdayaan UKM, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan.

Dalam pasal 7 ayat 6a UU APBNP 2012 disebutkan pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukung, apabila harga ICP dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15 persen dari asumsi harga ICP yang ditetapkan.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta mengatakan, kenaikan harga premium dapat diambil jika harga rataan ICP minyak dalam enam bulan terakhir telah mencapai USD 120,75 per barel. Harga ICP minyak dalam enam bulan terakhir masih dalam kisaran USD 116 per barel dan masih terjadi deviasi sebesar 11 persen dari asumsi yang ditetapkan dalam APBNP 2012 sebesar USD 105 per barel.

Kendati demikian, Hatta menjelaskan, kenaikan tersebut merupakan opsi terakhir. “Dalam pasal 7 ayat 6a, pemerintah diberikan kewenangan. Kewenangan itu juga tidak mewajibkan kita naik. Saya ingin menegaskan pada sisi itu. Kewenangan itu boleh kita pakai, boleh tidak kita pakai,” kata dia.