Kadin: Evaluasi Kebijakan Libur Nasional Saat Pilkada
jpnn.com - jpnn.com - Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang meminta kebijakan pemerintah yang menetapkan libur nasional pada saat pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak agar dievaluasi. Sebab, kebijakan itu memengaruhi dunia usaha.
“Kebijakan tersebut menurunkan produktivitas dan daya saing industri kita," kata Sarman, Kamis (16/2).
Menurut Sarman, kebijakan libur nasional pada pilkada serentak juga menambah biaya operasional perusahaan. Bagi pabrik yang tetap beroperasi, mereka harus mengeluarkan biaya tambahan berupa uang lembur.
"Dalam praktiknya kita melihat bahwa walaupun ditetapkan hari libur, pabrik tetap beroperasi karena harus mengejar target produksi dan risikonya pengusaha harus mengeluarkan biaya lembur yang tidak sedikit,” tutur Sarman.
Apabila harus libur, Sarman mengimbau ketentuan itu hanya berlaku bagi daerah yang melaksanakan pilkada. Karenanya, dia berharap pemerintah bisa mengevaluasi lagi kebijakan libur nasional pada pilkada serentak.
Menurutnya, ke depan kebijakan libur nasional hanya pada provinsi/kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada.(gil/jpnn)
Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang meminta kebijakan pemerintah yang menetapkan libur nasional pada saat pemilihan kepala daerah
Redaktur & Reporter : Gilang Sonar
- Kadin Luncurkan White Paper, Strategi Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi 8%
- Anindya Bakrie: Kita Harus Dorong Investasi Asing yang Ciptakan Lapangan Kerja
- Kadin dan Pemerintah Indonesia Berpotensi Dapatkan Pendanaan untuk Transisi Energi & Rumah Murah dari Inggris
- Forum Bisnis Indonesia-Brasil Hasilkan Kerja Sama Bernilai USD 2,65 Miliar
- Presiden Prabowo Saksikan Serah Terima Kepemimpinan Kaukus ASEAN – ABAC dari Indonesia ke Malaysia
- Ketum Kadin Anindya Membuka Peluang Kerja Sama Program Rumah Murah, Pangan dan Energi dengan Para Pengusaha AS