Kadin: Evaluasi Kebijakan Libur Nasional Saat Pilkada
jpnn.com - jpnn.com - Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang meminta kebijakan pemerintah yang menetapkan libur nasional pada saat pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak agar dievaluasi. Sebab, kebijakan itu memengaruhi dunia usaha.
“Kebijakan tersebut menurunkan produktivitas dan daya saing industri kita," kata Sarman, Kamis (16/2).
Menurut Sarman, kebijakan libur nasional pada pilkada serentak juga menambah biaya operasional perusahaan. Bagi pabrik yang tetap beroperasi, mereka harus mengeluarkan biaya tambahan berupa uang lembur.
"Dalam praktiknya kita melihat bahwa walaupun ditetapkan hari libur, pabrik tetap beroperasi karena harus mengejar target produksi dan risikonya pengusaha harus mengeluarkan biaya lembur yang tidak sedikit,” tutur Sarman.
Apabila harus libur, Sarman mengimbau ketentuan itu hanya berlaku bagi daerah yang melaksanakan pilkada. Karenanya, dia berharap pemerintah bisa mengevaluasi lagi kebijakan libur nasional pada pilkada serentak.
Menurutnya, ke depan kebijakan libur nasional hanya pada provinsi/kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada.(gil/jpnn)
Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang meminta kebijakan pemerintah yang menetapkan libur nasional pada saat pemilihan kepala daerah
Redaktur & Reporter : Gilang Sonar
- Kadin Indonesia Mengapresiasi Pemerintah yang Mendengar Masukan Masyarakat Terkait PPN 12 Persen
- Kadin Apresiasi Kebijakan Tarif PPN 12% Hanya untuk Barang dan Jasa Mewah
- 250 Asosiasi dan Himpunan Inisiasi Forum Independen Buntut Polemik Kadin Indonesia
- Produk Impor Marak, Industri Petrokimia Makin Tertekan
- Anindya Bakrie: Kadin Indonesia Siap Bantu & Dukung Kepemimpinan Asean Bac Malaysia di ASEAN
- Dampingi Presiden Prabowo Terima Pengusaha Jepang, Anindya Bakrie Optimistis Investasi & Perdagangan Meningkat