Kadin Indonesia Mengapresiasi Pemerintah yang Mendengar Masukan Masyarakat Terkait PPN 12 Persen

Kadin Indonesia Mengapresiasi Pemerintah yang Mendengar Masukan Masyarakat Terkait PPN 12 Persen
Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid menyampaikan apresiasi terkait PPN 12 persen hanya untuk barang mewah. Foto: dok Kadin Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan keputusan pemerintah terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dar? 11 persen menjadi 12 persen yang dikenakan khusus terhadap barang dan jasa mewah.

Selain barang tersebut, besaran tarif PPN untuk barang dan jasa lainnya masih sesuai dengan tarif yang berlaku sejak tahun 2022 yaitu sebesar 11 persen.

Kadin Indonesia sebagai payung dunia usaha di Indonesia, bersama dengan asosiasi dan himpunan pengusaha, serta beberapa asosiasi khususnya di sektoral retail mengapresiasi keputusan pemerintah terkait kenaikan PPN tersebut.

Menurut Ketua Kadin Indonesia Arsjad Rasjid, Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati telah memerhatikan masukan dari berbagai pihak termasuk dunia usaha. 

"Kenaikan PPN menjadi 12% untuk barang-barang mewah yang dikonsumsi kelompok atas, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 131 Tahun 2024, merupakan langkah strategis yang akn mampu menjaga stabilitas daya beli masyarakat kelas menengah. Kebijakan ini juga memberikan ruang bagi industri nasional untuk tetap kompetitif sekaligus mendorong keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ujar Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid.

Berdasarkan masukan yang diterima dari berbagai asosiasi industri, Kadin Indonesia sejak menjelang akhir tahun 2024 telah menyampaikan masukan kepada pemerintah terkait perlu dilakukannya pengkajian ulang atas rencana kebijakan kenaikan PPN saat itu.

Atas pengumuman yang disampaikan oleh pemerintah terkait kebijakan PPN 12% yang dikenakan kepada barang mewah, Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Kadin Indonesia, Suryadi Sasminta menyatakan dalam implementasinya, pengusaha memahami dan mengerti sepenuhnya mengenai perubahan tata cara penghitungan dan pembuatan faktur sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 131 tahun 2024.

"Kami juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang memberi masa transisi selama tiga bulan ke depan untuk persiapan," tutur Suryadi.

Kadin Indonesia mengapresiasi keputusan pemerintah terkait pengenaan kenaikan PPN menjadi 12% khusus hanya untuk barang dan jasa mewah, di akhir tahun 2024.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News