Kadin Minta Pemerintah Akhiri Subsidi BBM

jpnn.com - BOGOR - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Suryo Bambang Sulisto, menyerahkan rekomendasi hasil rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Kadin di Palembang belum lama ini kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor,  Jawa Barat, Senin, (4/11). Salah satu rekomendasi Kadin adalah penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Menurut Suryo, harga BBM selayaknya mengikuti harga internasional karena subsidi yang diberikan justru tidak tepat sasaran. "Penghematan dialihkan untuk subsidi masyarakat tidak mampu dan peningkatan infrastruktur," kata Suryo saat membacakan laporannya di hadapan SBY dan para menteri.

Menurutnya,  penguatan ekonomi nasional dalam menghadapi krisis ekonomi global saat ini menjadi poin utama dalam rekomendasi tersebut. Hal ini karena masih banyak masalah yang dihadapi pelaku usaha di Indonesia.

Selain soal BBM, Kadin juga meminta pemerintah harus fokus pada peningkatan produksi pangan dalam negeri guna menekan impor yang cukup besar saat ini. Upaya tersebut untuk menekan defisit neraca perdagangan. "75 persen kebutuhan kita masih dipenuhi dari impor," sambungnya.

Suryo mengungkapkan, Rapimnas Kadin juga menyambut baik paket kebijakan kemudahan dunia usaha di Indonesia. Namun, sambungnya, perlu adanya pengawasan khusus untuk penerapan dan implementasi kebijakan tersebut ke depannya.

 Atas dasar itu, Kadin merekomendasikan pembentukan Ombudsman Ekonomi. "Pengawasan penting, yang akan menangani dan mendengarkan pengusaha yang mengalami maladministration atau kesusahan birokrasi," ungkapnya.

Terkait rekomendasi Kadin itu, Presiden SBY mengaku tak sependapat tentang penghapusan subsidi untuk BBM. Alasannya, penghapusan subsidi merupakan tindakan drastis yang bisa berdampak pada kemiskinan masyarakat.

"Mengurangi subsidi BBM, menaikkan harga BBM, maka direct impact-nya pada kemiskinan itu tinggi. Jadi kita menurunkan kemiskinan dari tahun ke tahun, 16-17 persen, sekarang tinggal 11 persen. Begitu kita adakan kebijakan drastis yang mulai besok tidak ada subsidi, itu bisa terjungkal bisa mencapai 17-18 persen," katanya.