Kadin Minta Pemerintah Kembalikan Dana yang Ditarik dari Dunia Industri

jpnn.com - JAKARTA - ‎Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menuding pemerintah tidak mendukung industri dalam negeri. Terutama dalam hal peningkatan kompetensi karyawan. Padahal banyak dana yang ditarik dari industri untuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Mestinya pemerintah menggunakan teori iuran sampah RT. Setiap bulan, kita ditarik uang sampah oleh RT, tapi setiap hari juga sampah kita diangkut," tandas‎ Ketua Komite Tetap Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Kadin, Sumarna F Abdurrahman, dalam diskusi "SMK Menjawab Daya Saing Nasional" di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Rabu (7/10).

Saat ini, kata dia, industri harus dibebankan dengan biaya pendidikan dan pelatihan bagi karyawannya. Itu sebabnya, industri lebih memilih lulusan sarjana untuk menduduki posisi yang harusnya diplotkan bagi lulusam SMK.

"Sekarang ini rata-rata industri dalam merekrut karyawan tidak didasarkan kepada standar kompetensi. Yang dipakai hanya standar pendidikan, minimal SMA/sederajat. Alhasil, lulusan sarjana juga ikut melamar. Karena tidak ada dana pelatihan, perusahaan lebih memilih lulusan sarjana dengan bayaran gaji SMK," tuturnya.

Dengan alasan itu dia mendesak pemerintah mengembalikan dana yang ditarik ke perusahaan untuk melatih tenaga kerjanya agar kompetensinya lebih tinggi. "Tujuannya untuk menampung seluruh lulusan SMK ke industri," ujarnya. (esy/jpnn)