Kadin Minta Pemerintah Libatkan Dunia Usaha
Rencana Revisi Daftar Negatif Investasi
Selasa, 08 Desember 2009 – 11:10 WIB
Pemerintah, lanjut dia, menargetkan investasi oleh modal dalam negeri dapat melonjak 10 kali lipat menjadi US$20-30 miliar pada 2014, dibandingkan posisi saat ini sekitar US$ 3 miliar. Untuk itu, lanjut Chris, dibutuhkan upaya menyederhanakan berbagai kebijakan, membahas sektor yang membutuhkan insentif fiskal, atau kebutuhan peraturan baru.
"Misalnya, terkait pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur seperti tol, bandara, dan kereta api," paparnya.
Sementara itu, terkait dengan target penyelesaian revisi, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah. "Namun, kami berharap secepatnya," ujar dia.
Dikatakan, pembahasan revisi DNI diprioritaskan pada empat sektor yakni pelayanan kesehatan, pendidikan, telekomunikasi, dan logistik. "Tapi, tentu saja pembahasan mencakup semua sektor," kata dia.
JAKARTA- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mendorong Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mengakomodasi kepentingan sektor usaha nasional
BERITA TERKAIT
- Mendes Yandri Susanto Sebut BUMDes Penting Cegah Efek Negatif Urbanisasi Bagi Desa
- Sertifikasi Halal Lindungi UMK dari Serbuan Produk Luar Negeri
- Kebijakan Perdagangan Karbon Indonesia di COP 29 Dinilai Bermasalah
- Bea Cukai Parepare Musnahkan Barang Ilegal Senilai Lebih Rp 2,25 Miliar, Terbanyak Rokok
- Anindya Bakrie: Kita Harus Dorong Investasi Asing yang Ciptakan Lapangan Kerja
- AS Optimistis Kembangkan Kerja Sama Ekonomi dengan Pemerintahan Baru