Kadin Nilai OP Tanjungpriok tak Serius Revisi Tarif Progresif

“Saya khawatir ini cuma alasan mereka agar molor dan tetap memberlakukan tarif progresif 900 persen,” cetusnya.

Rico juga menilai, pernyataan Otoritas Pelabuhan bahwa belum ada titik temu antara penyedia jasa dan pengguna, sangat tidak beralasan. “Penyedia jasa seharusnya tidak usah di dengar masukkannya karena yang menanngung biaya adalah pengguna jasa,” ujarnya.

Dia mengaku sangat kecewa atas sikap Otoritas Pelabuhan dan Pelindo II. Pasalnya, protes keras Kadin Indonesia bersama 15 asosiasi atas penerapan tarif progresif 900 persen, tidak ditanggapi dengan serius. 

“Ini bukti arogansi Pelindo II yang tetap memaksa memberlakukan tarif progresif 900 persen. Perusahaan plat merah jelas dilindungi pemerintah untuk meraup untung sebanyak mungkin,” ujarnya.

Ia mendesak agar Pelindo II memberlakukan tarif lama hingga Indonesia Single Risk Management (ISRM) benar-benar efektif diterapkan serta terbukti mempermudah dan mempercepat pengurusan kelengkapan dokumen untuk pengeluaran barang di pelabuhan,barulah Pelindo II bisa membuat tarif progresif. 

Kadin juga meminta agar Pelindo II mematuhi Permenhub No. 117/2015 dimana dalam aturan tersebut dijelaskan soal penumpukan di berikan waktu tiga hari.

Dikatakan, tarif tersebut pun harus ada bench-marking agar Indonesia punya daya saing yang baik di mata dunia usaha nasional dan international. 

“Kadin meminta OP dan Pelindo II bisa memaknai Paket Ekonomi XI dengan baik agar cita-cita pemerintah menurunkan dwelling time bisa terealisasi. Bukan sembarangan menetapkan tarif progresif yang tidak masuk akal,” ujarnya.