Kadin Taiwan Bantu Korban Gempa Sumbar

Di tempat yang sama, penanggung jawab Posko DPD Gusti Kanjeng Ratu Hemas meminta DPD untuk segera memikirkan langkah-langkah apa yang bisa segera dibuat terkait dengan akan berakhirnya masa tanggap darurat 30 Oktober mendatang. "Terhitung per 30 Oktober itu semua NGO (LSM) asing yang saat ini masih berada di tengah-tengah masyarakat korban bencana harus meninggalkan Indonesia. Di sisi lain, secara objektif masih banyak kerja kemanusiaan yang harus mereka lakukan untuk memulihkan kondisi masyarakat setempat. Kalau memang kita belum mampu mengambil-alih misi kemanusiaan mereka, karena ini terkait dengan keahlian, DPD perlu juga mempertimbangkan perpanjangan waktu untuk mereka tetap di Sumbar," saran Gusti Kanjeng Ratu Hemas.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Anggota DPD asal Sumbar, Hj Emma Yohana. Menurut dia, jika hanya menghandalkan kemampuan Satkorlak PB Sumbar sebagaimana yang disaksikan selama ini terlalu lama bagi masyarakat untuk bisa pulih dari traumatik yang dialaminya. "Saya lihat kemampuan Satkorlak PB Sumbar sangat standar. Jangankan menangani traumatik, soal pendistribusian logisltik saja mereka sudah di protes masyarakat," tegas Emma.

Dia juga mempertanyakan realisasi bantuan pemerintah terhadap bencana alam Sumatera Barat tahun 2007. "Hingga saat ini tidak jelas pertanggung-jawabannya. Belajar dari bencana alam Sumbar tahun 2007 yang telah memporak-porandakan Kabupaten Solok dan Tanahdatar, masyarakat agaknya terlalu sulit untuk percaya jika penanganan pasca-gempa 29 September 2009 ini sepenuhnya diserahkan ke pemerintah daerah. Saya pikir perlu Tim Task Force yang dibentuk langsung oleh Presiden SBY," usulnya.

Selain itu, Emma Yohana juga mengkritisi Gubernur Sumbar, saat itu Gamawan Fauzi yang buru-buru menetapkan bencana gempa Sumbar sebagai bencana daerah. "Melihat akibat dari gempa berkekuatan 6,9 SR dengan korban mencapai 117 orang dan kerugian material ditaksir mencapai Rp7 triliun di luar infrastruktur seperti jalan dan jembatan, sesungguhnya lebih tepat bencana ini dijadikan sebagai bencana nasional. Kita tidak tahu apa alasan objektif Gamawan Fauzi mengatakan kejadian ini sebagai bencana daerah," tanya Emma. (fas/JPNN)