Kadin: Techno-Commercial yang Dirancang PLN Jangan Sekadar Mengejar Penetrasi EBT
jpnn.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengingatkan aspek techno-commercial yang akan dirancang oleh PT PLN (Persero) tidak sekedar mengejar penetrasi energi baru terbarukan (EBT) sehingga berimbas pada tingginya harga listrik EBT.
"Jangan sampai untuk alasan mengejar penetrasi EBT yang tinggi, akhirnya membuat harga listrik EBT akan menjadi terlalu tinggi," kata Ketua Komite Tetap Energi Baru dan Terbarukan Kadin Indonesia Muhammad Yusrizki dalam pernyataan di Jakarta, Rabu (16/2).
Menurut Yusrizki, aspek techno-commercial untuk kebutuhan energi hijau ini sedang menjadi fokus perhatian dunia usaha.
Saat ini, PLN sedang menyiapkan rancangan program de-dieselisasi untuk menekan konsumsi BBM, mengurangi impor energi Indonesia, serta meningkatkan bauran energi terbarukan.
Untuk itu, PLN merencanakan untuk melakukan konversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) ke EBT dengan total kapasitas PLTD sampai dengan 499 MW.
Pada tahap pertama yang akan dimulai oleh PLN dalam waktu dekat, total kapasitas PLTD yang dikonversi mencapai 250 MW.
Sementara tahap kedua, yang masih dalam kajian PLN, kapasitas PLTD yang akan dikonversi 249 MW.
PLN juga menyatakan bahwa untuk mendorong kompetisi dan inovasi, pada proses pengadaan pembangkit EBT terkait de-dieselisasi, tidak akan membatasi teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Surya maupun battery.
Kadin Indonesia mengingatkan aspek techno-commercial yang akan dirancang oleh PT PLN (Persero) tidak sekedar mengejar penetrasi energi baru terbarukan (EBT).
- Beli BBM Bisa Dapat Cashback Cuma Pakai Kartu Kredit BNI-MyPertamina
- Pastikan Kelancaran Distribusi Energi, Tim Pertamina Patra Niaga Bekerja 24 Jam
- Jelang Nataru, Menteri ESDM dan Dirut Pertamina Tinjau Terminal BBM & LPG di Banten
- Peringati Hari Disabilitas Internasional, PLN Gandeng Alunjiva Gelar Synergy Fest 2024
- YLKI: Diskon Listrik 50% Beri Manfaat untuk Daya Beli dan Pemulihan Ekonomi Masyarakat
- Investasi Triliunan Perlu Kepastian Regulasi, Industri Petrokimia Perlu Perhatian Pemerintah