Kadinsonaker Sunat Honor, Wako Mencak-mencak

Menyikapi pemotongan uang transport pendamping PKH ini, pengamat anggaran Kota Medan, Elfenda Ananda mengatakan, budaya pungutan liar (pungli) merupakan hal yang biasa di lingkungan pemerintahan.

Pasalnya, hingga kini tidak ada tindakan tegas dari Pemko Medan terhadap pelaku yang melakukan pungli tersebut. "Kalau tidak ada sanksinya, maka kejadian ini terus berulang sampai kapanpun," ungkap Elfenda.

Apabila Wali Kota Medan, tidak memberikan sanksi kepada oknum-oknum yang berkaitan dengan kasus tersebut, maka pencitraan Wali Kota akan menjadi buruk.

"Wali Kota selalu menggaung-gaungkan tahun 2014 sebagai tahun pelayanan kepada masyarakat, sepertinya itu hanya isapan jempol semata," tandasnya.

Sebelumnya, Pendamping PKH, Irfan menyebutkan, pemotongan yang dilakukan oleh Dinsosnaker sudah terjadi sejak 2013 lalu. Dimana pemotongan dilakukan sebesar Rp50 ribu setiap bulan.

"Kalau Rp50 ribu dipotong setiap bulan, kami (pendamping PKH) tidak terlalu keberatan, karena masih dalam tahap kewajaran," jelas Irfan.

Namun, pada 17 September lalu tanpa ada alasan jelas, bendahara Dinsosnaker memotong Rp400 ribu uang transport mereka Bulan Maret hingga Juli 2014.

"Awalnya saya tidak bersedia mengambil uang yang sudah dipotong, namun atas instruksi anggota dewan yang menginginkan itu menjadi bukti, maka uang yang sudah dipotong saya ambil," ungkapnya.