Kadispendik Minta Pungutan Uang Komputer UNBK Jangan Jadi Beban
Untuk mengadakan dua sesi ujian, jumlah siswa dibagi dua. Untuk setiap sesi, komputer bisa digunakan 142 dan 143 anak.
Jika ada 100 komputer, kekurangan hanya 40-an unit. Sekolah-sekolah lain biasanya meminjam laptop siswa atau guru, tidak menarik pungutan dari wali murid.
Kepala Dinas Pendidikan Jatim Saiful Rachman mengatakan, pada dasarnya, iuran harus dibicarakan dengan wali murid. Jika orang tua sudah oke, tarikan atau iuran tidak jadi masalah.
"Kalau tidak oke, tidak usah dipaksa. Sifatnya imbauan, bukan kewajiban. Kalau kewajiban, jadi beban," katanya.
BACA JUGA : Pemda Alokasikan Rp 20 Miliar untuk UNBK
Dana bantuan operasional sekolah (BOS), lanjut Saiful, juga bisa membantu pemenuhan sarana dan prasarana sekolah. Saat ini Dispendik Jatim telah menganggarkan Rp 20 miliar untuk pengadaan komputer.
Yakni, Rp 10 miliar untuk SMA dan Rp 10 miliar untuk SMK. "Cuma, saya tidak tahu sekolahnya dapat atau tidak. Tapi, mestinya dapat," tuturnya.
Bantuan komputer tersebut diharapkan bisa menurunkan sesi ujian. Di tengah perkembangan teknologi informasi, Saiful yakin rata-rata sekolah sudah memiliki komputer.
Sekolah-sekolah lain biasanya meminjam laptop siswa atau guru untuk UNBK tidak menarik pungutan dari wali murid.
- Wabah Virus Corona, Akhirnya Kemendikbud dan DPR Sepakat Meniadakan UNBK
- Kemendikbud Klaim UNBK SMK Lancar
- Disdik Provinsi Jabar Siap Gelar UNBK SMA, SMK
- SD Cendekia Harapan Siap Melaksanakan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter
- Sekolah Masih Tunggu Kebijakan Terkait Pembuatan Soal USBN
- BSNP: Tidak Ada Lagi Panduan USBN