Kaget, Gaji Bidan Desa jadi PNS Ditanggung APBD
Minggu, 30 April 2017 – 00:41 WIB
Yang pada akhirnya, membuat kerancuan dengan langkah Pemerintah Pusat melakukan pemangkasan terhadap beberapa kewenangan yang dimiliki oleh daerah. Terutama dalam melakukan penghapusan dan peleburan beberapa kelembagaan di daerah.
“Ini semua merupakan dampak dari kebijakan Undang-Undang 23 ini. Tetapi apa pun itu, namanya aturan terpaksa harus dijalankan sebaik mungkin,” katanya. (dy)
Pengangakatan 140 bidan desa dan kecamatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) membuat Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kutai
Redaktur & Reporter : Soetomo
BERITA TERKAIT
- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja Minta Pemerintah Naikkan Gaji Panwascam hingga 100 Persen
- Saat Aktif jadi PNS Setor Uang per Bulan ke Korpri, Begitu Pensiun Susah Cairnya
- PPPK Jangan Khawatir dengan Masa Depannya, yang Bilang Pejabat Penting
- Dana Sertifikasi Guru PNS dan PPPK Cair, Alhamdulillah
- Anggaran Gaji 2.300 CPNS-PPPK 2024 Daerah Ini Belum Masuk RAPBD, Waduh!
- 5 Berita Terpopuler: PPPK Tahap 3 Dibuka untuk Selamatkan Honorer, Ada yang Bersuara soal Gaji & Karier