Kajari Jayapura Ungkap Kerugian Negara di Kasus Korupsi Kepala Dishub Mamberamo Raya, Ya Ampun

jpnn.com, JAYAPURA - Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mamberamo Raya berinisial JW resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Dermaga Teba.
Kajari Jayapura Alexander Sinuraya, menjelaskan pembangunan Dermaga Teba, yang dianggarkan melalui APBD Kabupaten Mamberamo Raya Tahun Anggaran 2021 senilai Rp 3,1 miliar itu, tidak dikerjakan meskipun penyerapan belanja anggaran itu telah mencapai 75 persen.
"Dari anggaran Rp 3,1 miliar, yang dicairkan sebanyak Rp 2,4 miliar," kata Alexander dalam keterangan pers di Jayapura, Papua, Selasa.
Kemudian, setelah dilakukan perhitungan, lanjutnya, tercatat kerugian negara sebesar Rp 1,9 miliar setelah dipotong pajak.
Alexander menambahkan tersangka JW merupakan pengguna anggaran sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam proyek tersebut.
Hingga kini, Kejari Jayapura telah meminta keterangan terhadap 15 orang saksi.
Jaksa penyidik Kejari Jayapura akan terus meminta keterangan terkait aliran dana tersebut, mengingat proyek tersebut tidak melalui proses tender melainkan penunjukan langsung oleh tersangka JW.
JW disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mamberamo Raya berinisial JW resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Dermaga Teba.
- Kepalan Tangan Merdeka dan Senyuman Hasto Ketika Ditahan KPK
- Pakar: KPK Bisa Tahan Hasto Kristiyanto Meski Ajukan Praperadilan
- KPK Telusuri Aset Wali Kota Semarang Hevearita, Potensi Penyitaan Menguat
- Begini Suasana Rumah Mbak Ita Seusai Ditahan KPK
- Jika Dikelola Timses Prabowo dan Oligarki, Danantara Bakal Jadi Bancakan Korupsi
- KPK Tahan Wali Kota Semarang Hevearita dan Suami Terkait Dugaan Korupsi