Kaji Ulang Diabaikan, Marzuki Keluarkan Ancaman

Soal pengadaan komputer misalnya, semua rencana diserahkan ke pihak kesekjenan DPR. Karenanya, kesekjenan pula yang menganggarkan biaya dan melaksanakan pengadaannya. "Sama dengan gedung ini, DPR membuat kajian memerlukan tenaga ahli sehingga kesimpulannya perlu tempat dan ruangan dalam gedung. Namun yang melaksanakan sepenuhnya pihak sekjen dibantu Tim Teknis dari Kementerian PU menunjuk konsultan," imbuhnya.

Sedangkan Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan, menyatakan, jika memang ada proses yang aneh dan cenderung koruptif dalam rencana pembangunan gedung baru DPR maka pimpinan dewan mempersilahkan KPK untuk mengawal proses pembangunannnya. "Silakan KPK untuk mengawasi dan menindak jika ditemukan kejanggalan," tegas Taufik. (fas/jpnn)