Kaji Ulang Pilihan Demokrasi

YOGYAKARTA- Corak demokrasi yang diadopsi dari barat, dengan  masyarakat yang homogen  ditengarai tidak cocok diterapkan di Indonesia yang masyarakatnya heterogen. Akibatnya, demokrasi di Indonesia berkembang dengan biaya tinggi hingga menumbuhkan budaya politik uang yang begitu subur. Karena itu, Forum Rektor Indonesia (FRI) merekomendasikan agar dilakukan kembali kajian terhadap sistem demokrasi yang tepat masyarakat Indonesia yang heterogen. ''Rekomendasi ini disampaikan karena demokrasi yang berkembang di tanah air saat ini ditengarai kurang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia yang majemuk,''jelas Ketua FRI Prof. Dr. Edy Suandi Hamid dalam keterangannya melalui telepon kepada JPPN, Rabu (17/9). Demokrasi yang berkembang saat ini, lanjut Prof. Edy, lebih banyak menonjolkan kepentingan individu, partai dan daerah ketimbang kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Karena itu, FRI menuntut agar dalam proses perumusan Undang-undang maupun peraturan pemerintah agar terlebih dahulu ada naskah akademik yang telah dikaji  secara mendalam oleh para ilmuwan kampus dan kalangan profesional. ''Dengan demikian, UU tersebut teruji kehandalan maupun integritasnya.'' papar Edy. Menurut FRI,  munculnya berbagai persoalan terkait dengan proses penyusunan UU ditengarai kurangnya kajian ilmiah yang dilakukan secara independent oleh pihak yang berkompetent.

Pada kesempantan itu, Forum Rektor juga mengajak berbagai pihak untuk bersatu menggalang kekuatan dalam memberantas korupsi secara konsisten  dan berkesinambungan. ''Kiprah KPK telah ditanggapi positif masyarakat, dan telah menumbuhkan harapan baru terciptanya bangsa Indonesia yang bersih.Namun sekarang yang perlu diwaspadai adalah suara suara dan gerakan perlawanan sebagai cerminan dari `corruptors fight back`," katanya.(JPNN)