Kajian Lokal HPTL Perlu Digiatkan untuk Penuhi Hak Konsumen
![Kajian Lokal HPTL Perlu Digiatkan untuk Penuhi Hak Konsumen](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/watermark/2018/01/29/vape-foto-cbnc.jpg)
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Koalisi Indonesia Bebas TAR (KABAR) Ariyo Bimmo kembali mengingatkan pemerintah untuk segera memenuhi hak konsumen para pengguna produk Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL).
Pasalnya, hingga kini pengguna produk HPTL dinilai belum juga mendapatkan haknya dalam memperoleh informasi yang akurat mengenai produk HPTL.
“Pada Hari Konsumen Nasional pada 20 April lalu, kami kembali mendorong pemerintah untuk memberikan hak konsumen HPTL dengan melakukan kajian mendalam mengenai produk HPTL,” ujar Bimmo.
Dengan adanya kajian tersebut, diharapkan pemerintah bisa memberikan edukasi yang lebih menyeluruh bagi para pengguna produk HPTL.
Apalagi, pengguna HPTL ini mayoritas merupakan perokok dewasa yang memang ingin beralih ke produk tembakau dengan risiko yang lebih rendah daripada rokok.
Oleh karena itu, kebutuhan informasi berbasis pada bukti ilmiah yang terpercaya menjadi penting.
“Konkretnya, jika ada pertanyaan apakah HPTL itu memiliki risiko yang lebih rendah daripada rokok? Harusnya pertanyaan ini tidak berujung pro dan kontra, tapi dikaji lebih lanjut dan kajian tersebut akan lebih baik jika diinisiasi oleh pemerintah dan melibatkan dunia usaha,” ujarnya.
Dengan adanya kajian ilmiah itu, konsumen juga menjadi lebih rasional dalam menentukan pilihan yang berdasarkan bukti ilmiah.
Pengguna HPTL ini mayoritas merupakan perokok dewasa yang memang ingin beralih ke produk tembakau dengan risiko yang lebih rendah daripada rokok.
- Peredaran Rokok Ilegal Makin Meningkat, Negara Boncos Hingga Rp 97,81 Triliun?
- Taru Martani Sukses Ekspor Perdana di 2025, Begini Harapan Bea Cukai Yogyakarta
- Bea Cukai Madiun Musnahkan 1,5 Juta Batang Rokok Ilegal di Kejari Ngawi
- Pendekatan THR Dinilai Strategi Efektif untuk Mengurangi Jumlah Perokok
- Pemerintah Diminta Dukung Penelitian Produk Tembakau Alternatif
- Soal Industri Kretek Nasional, PB HMI Minta Presiden Beri Arahan Lembaga Terkait