Kajian PPATK: Staf di Pemda Tertinggi Lakukan Korupsi
jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Agus Santoso mengatakan hasil riset yang dilakukan oleh PPATK menemukan indikasi praktek korupsi tertinggi di pemerintah daerah (Pemda) dilakukan oleh staf. Setelah staf, kata Agus, peringkat kedua berpeluang untuk korupsi adalah bendahara.
"Sementara kepala daerah (Kada), apakah gubernur, bupati atau walikota berada di urutan ketiga untuk melakukan tindak pidana korupsi. Disusul tempat ke empat dan lima masing-masing kepala dinas dan kepala kantor," kata Agus Santoso, di press room DPD, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/10).
Tingginya peluang para staf untuk melakukan korupsi, lanjut Agus, karena staf umumnya ditempati oleh pegawai begeri sipil yang berasal dari anak-anak muda yang belum paham betul modus korupsi.
"Ketidakpahaman mereka ini dimanfaatkan oleh atasannya. Jadi hati-hati, anak muda rawan dimanfaatkan atasannya untuk korupsi," tegas dia.
Lebih lanjut Agus Santoso juga mengungkap hasil riset PPATK mengenai peluang korupsi antara di pemerintah pusat dan di daerah. "Hasilnya cukup mengagetkan kita ternyata peluang korupsi tertinggi setelah dikonversi ke dalam angka ternyata peluang korupsi tertinggi ada di pemda dengan indeks 1,6 sementara pemerintah pusat 1,1," ujarnya.
Mengenai objek korupsi antara pusat dan daerah menurut Agus, ternyata sama yakni berbagai proyek yang berhubungan dengan kewenangan pusat dan daerah dalam hal pengadaan barang dan jasa, perizinan dan retribusi.
Terhadap ketiga objek korupsi tersebut, menurut Agus modusnya sangat beragam. Tapi yang dominan adalah penggelembungan nilai pekerjaan untuk pengadaan barang dan jasa, menarik tarif yang lebih besar bagi sebuah perizinan dan memperkecil setoran retribusi ke kas negara.
Selain itu, berdasarkan riset PPATK tersebut, Agus Santoso memperlihatkan peta rawan korupsi di daerah-daerah. "Di Pulau Jawa itu merah semuanya. Pemda DKI Jakarta paling tinggi indikasi korupsinya. Sekarang mulai diusut satu per satu, disusul Jawa Timur dan Kalimantan Timur," ungkapnya. (fas/jpnn)
JAKARTA - Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Agus Santoso mengatakan hasil riset yang dilakukan oleh PPATK menemukan
- Polsek Tambusai Utara Ajak Warga di Desa Tanjung Medan Ciptakan Pilkada Damai
- AQUA dan DMI Berangkatkan Umrah bagi Khadimatul Masjid dari Enam Provinsi
- KPK Incar Pejabat BPK yang Terlibat di Kasus Korupsi Kemenhub
- PPPK Minta Regulasi Mutasi, Relokasi, dan TPP Rp 2 Juta, Berlebihankah?
- Santri Diajak Proaktif Melawan Judi Online Lewat Kampanye di Digital
- Gagal di Kasus Timah, Kejagung Jangan Cari Pengalihan Isu dengan Menumbalkan Polri