KAJS Curigai Politisasi BPJS Demi Pilres

“Padahal bukankah saat ini pun jaminan sosial tenaga kerja sudah berjalan? Sehingga tidak logis alasan pemerintah mengundur-undur masa transformasi yang dapat mengakibatkan para pekerja di Indonesia tidak mendapatkan jaminan sosial yang layak,” sesalnya.  

Melihat sikap arogan pemerintah, maka KAJS menyatakan sikap  agar  transformasi keempat BUMN menjadi  BPJS I dan BPJS II harus berjalan bersamaan pada 1 Januari 2014. KAJS juga tidak sepakat dengan dua kali transformasi seperti usulan Pemerintah. “Bila tidak DPR RI dan Bursa Efek  Indonesia akan kami lumpuhkan,” ancamnya.(boy/jpnn)