Kakak Bupati PPU Sebut Adiknya Aman saat Memimpin, Tetapi Musda Demokrat...
jpnn.com, JAKARTA - Kakak Bupati nonaktif Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud, Yuliana Mas'ud menyampaikan bahwa adiknya merupakan korban politik dari Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat di Kalimantan Timur.
Dia mengeklaim adiknya selama memimpin Pemkab PPU berjalan dengan baik, tanpa terjerat praktik korupsi. Namun, ketika proses Musda Demokrat berjalan, Abdul Gafur harus berhadapan dengan hukum.
"Dia berada di gedung ini karena masalah Musda Demokrat kemarin, sementara dari pemerintahan tidak ada masalah beliau itu," kata dia di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (31/3).
Yuliana meyakini adiknya itu sudah membocorkan pihak-pihak dari Partai Demokrat yang melatari kasus korupsi di Pemkab PPU. Dia memastikan keluarga akan mendukung penuh Abdul Gafur.
"Memberikan support dan dukungan agar memberikan keterangan sejelas-sejelasnya untuk kasus yang sekarang," tambah dia.
Yuliana juga meminta doa semua pihak agar adiknya itu bisa melewati kasus tersebut. Dia juga meminta Firli Bahuri Cs memeriksa kasus yang menimpa adiknya secara lebih luas.
"Kami mohon sekali pimpinan KPK memberikan keadilan seadil-adilnya buat adik kami karena kami keluarga besar juga sangat mendukung Pak Gafur untuk memberikan keterangan sejelas-jelasnya mengenai kasus yang dia jalani saat ini," kata dia.
Dalam kasus ini, KPK menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Penajam Paser Utara.
Keluarga Abdul Gafur Mas'ud menuduh Partai Demokrat sebagai pelakunya. Bupati Penajam Paser Utara terlibat kasus korupsi ketika Musda di depan mata.
- Kerugian Negara Hanya Bisa Diperiksa BPK, Ahli: Menjerat Swasta di Kasus PT Timah Terlalu Dipaksakan
- Amplop Berlogo Rohidin Mersyah-Meriani Ikut Disita KPK, Alamak
- Aktivis Anti Korupsi Dukung Penuh Cabup-Cawabup Mimika JOEL
- Pengamat Hardjuno Soroti Langkah DPR Memasukkan RUU Tax Amnesty ke Prolegnas 2024
- Kasus SPPD Fiktif, Polda Riau Sita Rumah Diduga Milik Bang Uun
- Periksa Suami Airin terkait Korupsi, Kejati Banten Dituding Lakukan Politisasi Hukum