KAKI Mengadukan Kontraktor Proyek Rumah Nol Persen ke KPPU
jpnn.com, JAKARTA - Konsep Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wagub DKI Sandiaga Uno tentang kredit kepemilikan rumah DP (Down Payment) Rp 0 atau nol persen, tercoreng oleh kontraktornya. Proyek rumah DP 0 persen harus dievaluasi. Sebab, PT Totalindo Eka Persada (TEP), selaku kontraktor diduga telah melakukan monopoli.
Kemarin, Komite Anti-Korupsi Indonesia (KAKI) mengadukan PT TEP selaku kontraktor program rumah DP Rp 0 ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Arifin Nur Cahyono selaku Ketua Umum KAKI, mengatakan banyak kejanggalan dalam proses pelaksanaan pembangunan rumah DP Rp 0. TEP ditunjuk langsung sebagai pelaksana proyek yang berlokasi di Pondok Kelapa, Jakarta Timur.
Arifin menduga ada persekongkolan antara Dinas Perumahan Pemprov DKI Jakarta dengan kontraktor. TEP dipilih tanpa ada proses tender.
“Kami berharap KPPU segera memeriksa proses penunjukan langsung TEP sebagai kontraktor rusun DP Rp 0," kata Arifin.
Selain itu, Arifin juga menyorot rekam jejak TEP yang kurang begitu cemerlang. Ketika menggarap Rusunawa di Nagrak, Marunda, Jakarta Utara, justru mangkrak. Padahal, rusunawa milik Pemprov DKI itu ditargetkan rampung 20 Desember 2017, namun hingga 13 Februari 2018 belum kelar juga.
Berdasarkan catatan ini, kata Arif, KAKI melaporkan kedua pihak tersebut ke KPPU. Dengan adanya penunjukan langsung, diduga menyalahi Undang Undang Persaingan Usaha Nomor 5 tahun 1995 terkait tender.
Selain itu, KAKI juga berniat melaporkan ke KPK terkait pembangunan Rusunawa di Nagrak Marunda dan Rusunawa yang dibangun di Jalan KS Tubun. "KAKI menyakini pasti ada dugaan korupsi dan mark up di proyek tersebut," ujarnya.
Arifin Nur Cahyono mengatakan banyak kejanggalan dalam proses pelaksanaan pembangunan rumah DP Rp 0. TEP ditunjuk langsung sebagai pelaksana proyek.
- KPPU Segera Panggil Pihak Terkait Imbas Rembesnya Gandum Pangan buat Pakan Ternak
- Pakar Minta KPPU Lebih Jeli Selesaikan Aduan Terkait RPM
- KPPU Diminta Memelototi Isu Persaingan Usaha Tak Sehat di Industri Otomotif
- Klarifikasi Pernyataan KPPU, Pertamina Patra Niaga Bantah Memonopoli Avtur di Indonesia
- KAKI Minta Golkar & Demokrat Tarik Dukungan terhadap Elly Lasut di Pilkada 2024, Ini Alasannya
- Komisi VI DPR Minta KPPU Responsif Atas Aduan Perusahaan Nasional