KAKI Minta Aparat Hukum Turun Tangan Awasi Tahapan Pilkada Kaltim

KAKI Minta Aparat Hukum Turun Tangan Awasi Tahapan Pilkada Kaltim
Ilustrasi - Pilkada 2024. Foto: Ricardo/JPNN

"Kita harus waspadai soal politik uang di pilkada," sambung dia.

Sementara Sekjen Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) M.Firman mengatakan saat ini pilkada diperkirakan akan ramai dengan politik uang. Tidak hanya saat pencoblosan nanti, tetapi dalam proses pencalonan kepala daerah juga sangat rawan dengan politik uang.

"Seperti dugaan kasak kusuk di KPUD Kutai Kartanegara akibat calon independen yang tidak memenuhi syarat verifikasi administrasi, juga sangat rawan adanya gratifikasi,” kata dia.

Firman mendesak KPK, polisi, dan jaksa ikut mengawasi adanya dugaan politik uang di pilkada serentak.

"KPK, kepolisian, dan kejaksaan harus ikut mengawasi adanya dugaan politik uang di pilkada serentak," kata dia.

Pengamat politik Universitas Mulawarman (Unmul) Budiman menilai soal hasil investigasi KAKI terkait dugaan adanya politik uang dan permainan data harus menjadi perhatian masyatakat Kaltim.

"Kalau dari hasil investigasi KAKI ada dugaan politik uang dan permainan data harus menjadi perhatian masyarakat Kaltim," kata Budiman.

Dia menjelaskan jika adanya dugaan permainan politik uang dari pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati, maka ini menjadi persoalan baru.

Aparat penegak hukum diminta untuk turun tangan mengawasi tahapan pilkada yang ada di Kaltim.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News