KAKI Minta Golkar & Demokrat Tarik Dukungan terhadap Elly Lasut di Pilkada 2024, Ini Alasannya
jpnn.com - Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) mendesak Partai Demokrat dan Golkar menarik dukungan terhadap bakal calon gubernur Sulawesi Utara (Bacagub Sulut) Elly Engelbert Lasut yang mantan terpidana korupsi.
Ketua Umum KAKI Arifin Nur Cahyono menilai keterlibatan mantan terpidana korupsi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 akan berdampak kurang baik bagi calon tersebut.
Menurut dia, calon kepala daerah yang pernah memiliki catatan hitam dalam hukum, termasuk melakukan korupsi, akan diragukan integritasnya oleh masyarakat.
"KAKI menilai partai politik tidak etis jika mengusung seorang mantan terpidana kasus korupsi sebagai kepala daerah. Artinya, parpol seperti tidak mendukung untuk terciptanya pemerintahan yang bersih dari korupsi," ujar Arifin melalui siaran pers, Kamis (22/8).
Dampaknya, kata dia, tampilnya bakal calon kepala daerah mantan napi koruptor diragukan dapat melaksanakan amanah dengan baik, mudah diserang, kurang dipercaya,dan dikhawatirkan jika terpilih akan melakukan korupsi lagi.
"Tentu jika kepala daerah mantan napi korupsi terlibat korupsi lagi maka akan jadi catatan masyarakat bagi parpol korup," sebutnya.
Oleh karena itu, soal mantan narapidana kasus korupsi Elly Engelbert Lasut yang diusung oleh Partai Demokrat dan Golkar di Pilkada Sulut, Arifin menyebut Partai Golkar dan Demokrat bukanlah parpol yang punya misi dan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari Korupsi.
Namun, fakta bahwa Elly Lasut pernah menjadi narapidana dalam perkara korupsi surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif dan dana pendidikan Gerakan Nasional Orang tua Asuh (GNOTA) yang divonis tujuh tahun penjara. Lalu, yang bersangkutan bebas pada November 2014.
Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) mendesak Partai Demokrat dan Golkar menarik dukungan terhadap bakal Cagub Sulut Elly Lasut di Pilkada 2024.
- Kortastipidkor Polri Memulai Penyidikan Dugaan Korupsi dan TPPU Pembiayaan LPEI
- Fraksi PDIP DPRD Jakarta Sebut Penundaan Pelantikan Pram-Rano Karno Rugikan Masyarakat
- Abraham Samad Laporkan Dugaan Korupsi Pagar Laut dan PSN PIK 2 ke KPK
- Sidang Tuntutan Korupsi APD Covid-19 di Sumut Ditunda, Ini Masalahnya
- Bawaslu Kalsel Evaluasi Menyeluruh Pelaksanaan Pilkada 2024
- Di MK, Kubu Petrus Omba Sebut Dalil Gugatan Seharusnya Selesai di Bawaslu atau PTUN